[WANSUS] BEM UI Blak-Blakan soal Pakta Integritas hingga Rektorat

Apa saja poin-poin kontroversial dalam Pakta Integritas?

Poin yang bermasalah beragam. Pertama, terkait politik praktis yang mengganggu tatanan akademis dan bernegara. Sebenarnya ini menjadi tanda bahaya, karena tidak ada definisi politik praktisnya dan mengganggu bernegara itu sejauh mana sih.

Ini jadi semacam karet yang ditakutkan kalau mahasiswa (angkatan) 2020 lagi aksi, mereka diingatkan kalau pernah menandatangani pakta integritas, kemudian mereka dibilang mengganggu tatanan bernegara. Atau politik praktis dalam UI, karena ketua BEM itu berpolitik di dalam kampus. Kalau misal politik praktis di UI, maka gak ada ketua BEM UI lagi. Ini tidak jelas arahnya seperti apa.
 
Ada poin yang menjaga kesehatan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara pribadi ketika mengalami gangguan fisik dan mental. Ini mindblowing banget, karena mahasiswa disuruh menjaga kesehatan mandiri. Padahal di UU kesehatan jiwa disebutkan bahwa upaya menjaga kesehatan jiwa salah satunya dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan.

Ada juga Peraturan Rektor tentang kode etik, yang disebutkan bahwa UI memiliki tanggung jawab untuk membentuk lingkungan yang sehat bagi warga UI. Ini jadi masalah ketika upaya UI menjaga kesehatan mental belum optimal, jadi apakah ini menjadi semacam bagaimana menutupi pelayanan kesehatan yang belum optimal.
 
Lainnya, mahasiswa berjanji untuk bertindak secara sungguh-sungguh apabila diminta mewakili UI dan mewakili NKRI, baik program akademik atau non-akademik. Ini jadi pertanyaan juga, negara minta mahasiswa jadi apa sih. Banyak yang menyebut wajib militer, karena ada wacananya juga. Sangat disayangkan ketika teman-teman mahasiswa gak mau ikut wajib militer terus langsung di-DO (drop out atau dikeluarkan).

Bagaimana kamu menilai Pakta Integritas ini?

Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho (Instagram/@ fajaradi_n)

Jadi Pakta Integritas ini bertentangan dengan Kampus Merdeka yang diusung Kemendikbud tentang kebebasan metode pembelajaran bagi mahasiswa. Aktivitas keorganisasian lintas kampus itu sangat memberikan manfaat dan menambah jejaring. Nah dengan adanya ini (Pakta Integritas), temen-teman merdeka dengan syarat jadi organisasi kemahasiswaan di UI dan harus mendapatkan restu dari pimpinan UI, itu gak tahu parameternya apa.
 
Pakta Integritas ini tidak pernah ada di statuta UI, di antara aturannya Majelis Wali Amanat (MWA), Peraturan Rektor, Peraturan Dekan, dan Pakta Integritas ini tidak disebutkan sama sekali. Padahal di statuta sudah jelas larangan, hak, dan kewajiban mahasiswa. Jadi ini kok ada norma baru. Bahkan menariknya di peraturan MWA, civitas akademika dilarang melakukan diskriminasi atas dasar orientasi politik. Tapi di Pakta Integritas disebutkan bahwa mahasiswa dilarang melakukan politik praktis.
 
Poin besar dari Pakta Integritas ini adalah sanksi-sanksi yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi ada beberapa larangan, pemberian sanksi, jadi maba langsung ditakut-takuti, padahal mereka belum kenal kegiatan kampus, organisasi kemahasiswaan, masalah apa yang ada di kampus.
 
Kemudian, di situ juga tertulis saya setuju dan tanpa paksaan. Tapi ada juga broadcast yang bilang kalau Pakta ini wajib ditandatangani dan masuk dalam penilaian orientasi. Ini jadi kontradiksi, dan seakan-akan membuat norma baru.  

Bagaimana proses penyebaran Pakta Integritas ini hingga sampai ke mahasiswa baru?

Tengara Universitas Indonesia (IDN Times/Rohman Wibowo)

Ini disebarkan melalui mentor-mentor ke grup maba. Mentor-mentor ini direkrut oleh kemahasiswaan UI, jadi beberapa waktu lalu di IG kemahasiswaan ada oprec (open recruitment) mentor terkait agenda tersebut. BEM sama sekali tidak diikutsertakan di PKKMB. Jadi BEM tidak tahu-menahu sampai ada perbincangan di grup-grup kampus terkait Pakta Integritas. Pada akhirnya kami tidak bisa mencegah di awal karena tidak punya akses informasi.

Apa yang kemudian BEM lakukan setelah mengetahui soal Pakta Integritas?

Aku menuliskan thread di Twitter untuk menaikkan eskalasi dan menarik perhatian dari maba. Ternyata di situ banyak maba yang komentar, “aduh gak sempat baca poin-poinnya”, “kemarin terpaksa”, “gak tahu dampaknya separah ini”. BEM berencana untuk audiensi dengan mengajak mahasiswa agar informasi ini menjadi jelas.

Situasinya semakin rumit karena ada dua tanggapan, dari humas dan Direktorat Kemahasiswaan. Bagaimana BEM melihat polemik komunikasi rektorat ini?

Karena ada dua rilis (Pakta Integritas). Yang dari kemahasiswaan UI bilang itu belum final dan sudah mengirimkan yang baru (versi revisi). Lalu ada rilis dari Humas UI yang bilang dua-duanya bukan dokumen dari UI. Jadi mereka hanya berdebat terkait dokumennya, tapi tidak menginformasikan apakah Pakta Integritas ini akan dikumpulkan atau tidak. Karena dokumen-dokumen dari kampus masih ada di mereka (ada sebagian maba yang sudah menyerahkan kepada kampus). Jadi dikhawatirkan ketika ini eskalasinya menurun, mereka tetap menyimpan itu dan nanti sewaktu-waktu bisa digunakan.

Aku melihatnya sangat disayangkan, karena polemik ini sangat merugikan mahasiswa, bukan hanya maba, tapi juga alumni dan mahasiswa aktif lainnya. Kok UI diliput karena hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa dicegah. Ada satu catatan, bahwa revisi pakta integritas yang dikeluarkan itu diberikan kepada wartawan dulu baru kepada mahasiswa baru. Jadi kemarin saat diskusi menyampaikan pemaparan ke maba, mereka belum nerima, “aku dapat revisinya dari wartawan malah”.

BEM UI sebelumnya pernah berseteru dengan rektorat soal diskusi #PapuanLivesMatter, terus berlanjut isu ini? Bagaimana sebenarnya komunikasi BEM dengan rektorat?

IDN Times/Universitas Indonesia

Fun fact-nya, kalau BEM universitas lain, bahkan BEM UI sebelumnya, Ketua BEM UI memilih akses mudah untuk komunikasi dengan rektor UI. Tapi saya sampai September belum pernah komunikasi ke rektor, komunikasi formal dan non-formal juga gak pernah. Banyak masalah-masalah yang sebetulnya bisa dibicarakan baik-baik tapi tidak disambut baik. Jadi dari awal relasi terkait rektorat itu tidak berbalas. Tapi dengan warek (wakil rektor) satu yang menaungi Kemahasiswaan dan Akademik, dan Direktorat Kemahasiswaan, itu masih baik.

Pernah dapat ancaman?

Tidak ada ya, saya justru dapat dukungan dari teman-teman kampus lain, alumni, bahkan masyarakat. Karena Pakta Integritas ini mengingatkan kita dengan Orde Baru, Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK). Kampus yang harusnya tempat mengasa kritik untuk memberikan evaluasi apabila kampus atau negara ada kesalahan. Tadi ada redaksi mengganggu tatanan akademis dan bernegara, dan itu (Pakta Integritas) kalau sudah ada bulan Juni kemarin ketika mengadakan diskusi Papua, mungkin bisa dikeluarkan (panitianya) juga.

Ada wacana Pakta Integritas ini akan dibawa dalam skala nasional. Apakah memang diperlukan?

Apabila poin-poinnya membuat norma baru yang mengekang mahasiswa, harusnya ditolak secara keseluruhan supaya tidak ada di kampus-kampus. Pakta Integritas ada untuk penguatan komitmen, yang umumnya digunakan di lembaga pemerintahan, kementerian, untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas KKN. Dan memang tidak ada norma baru yang diciptakan. Jadi itu penguatan komitmen agar pihak yang menandatangani bisa melakukan fungsi dan peran sesuai UU.

Belakangan, isu seputar pemerintah mengkooptasi kampus semakin gencar. Bagaimana kamu melihatnya?

Aku melihat ini sudah terbaca. BEM UI sudah membawa isu Omnibus Law pada awal kepengurusan. Dan ternyata dalam satgas Omnibus Law salah satunya adalah Rektor UI, Pak Rektor sering menulis artikel supaya Omnibus Law disahkan. Dan Pak Rektor kami rangkap jabatan wakil komisaris di salah satu BUMN. Padahal di dalam UU Pelayanan Publik dan ART (Anggaran Rumah Tangga) UI itu sudah dijelaskan kalau rektor tidak boleh rangkap jabatan. Jadi bisa terbaca karena seperi di UI sendiri keadaannya seperti itu, ada hal yang dilarang tapi lolos aja tanpa ada pengawasan dan evaluasi.
 
Kami sudah menyuarakan itu (rektor rangkap komisaris BUMN) saat 100 hari kinerja Rektor UI. Kami juga mengkaji bagaimana pemerintah masuk dalam universitas-universitas membuat kami semakin khawatir. Apalagi dengan Pakta Integritas ini, nanti mahasiswa hanya adem tenteram dengan pemerintah dan diam saja ketika ada orang-orang yang termarjinalisasi.

Bagaimana mahasiswa baru menyikapi Pakta Integritas di tengah situasi UI jadi sorotan seperti ini?

IDN Times/Universitas Indonesia

Banyak yang bertanya, kira-kira harus gimana, terlebih di revisi terbaru ada tanda tangan orang tua. Makanya kemarin saat diskusi, coba diskusi dengan orang tua, karena mereka yang akan tanda tangan, jangan sampai berujung DO yang tidak bisa diperdebatkan. Direktorat Kemahasiswaan mengatakan kalau belum menerima keberatan, kami mendorong supaya mahasiswa baru dan orang tuanya mengajukan keberatan.

Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada rektorat atau Kemendikbud?

Untuk Rektorat UI, bahwa mahasiswa datang ke kampus dengan semangat ingin belajar dan ingin tahu hal-hal ideal itu jangan ditakut-takutin. Karena kalau sudah ditakut-takutin, gambarannya apakah seperti ni realitasnya, apalagi yang menakuti adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh dan nilai-nilai kepada mahasiswa. Mahasiswa dengan tridarma perguruan tinggi sudah menjadi nalurinya untuk mempelajari hal ideal, ketika dibenturkan dengan realitas yang tidak ideal, maka mahasiswa turun untuk menyuarakan ketidakadilan. Jangan sampai UI yang membawa nama bangsa malah tidak menjamin hak-hak mahasiswa.
 
Terkait Kemendikbud, filosofi Kampus Merdeka terkait dengan kebebasan untuk belajar, mengembangkan pengetahuan diri, jangan sampai Pakta Integritas ini jadi kontraproduktif.

Baca Juga: PKS Kritik Materi Ospek UI yang Dianggap Dukung Seks Bebas