Wamendes PDT: Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih Rp2 -5 M

Selain berasal dari APBN dan APBD, Ariza mengatakan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga didapatkan dari Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga CSR perusahaan nasional maupun internasional.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp2-5 miliar per desa.

Ariza mengatakan, setiap desa diharapkan menyiapkan lahan untuk membentuk unit usaha Koperqsi Desa Merah Putih, mulai dari gerai sembako, klinik desa, apotek desa, logistik, cold storage, hingga simpan pinjam.

"Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik," kata Ariza. 

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk mendorong kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi desa.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu swasembada pangan berkelanjutan. 

Lalu, Asta Cita keenam, pemerataan ekonomi dari desa menuju visi Indonesia Emas 2045.Melalui koperasi tersebut, pemerintah mendorong pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Inpres tersebut menjadi dasar bagi optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Prabowo menginstruksikan 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penerima instruksi tersebut meliputi:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan 
2. Menteri Koperasi 
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 
4. Menteri Keuangan 
5. Menteri Dalam Negeri 
6. Menteri Kelautan dan Perikanan 
7. Menteri Kesehatan 
8. Menteri Pertanian 
9. Menteri Hukum 
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
11. Menteri Sosial 
12. Menteri BUMN 
13. Menteri Komunikasi dan Digital 
14. Kepala Badan Pangan Nasional 
15. Kepala Badan Gizi Nasional 
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
17. Gubernur 
18. Bupati/wali kota.