5 Agenda Strategis PDIP Hasil Rekomendasi Rakernas

Salah satunya terkait kedaulatan pangan

Jakarta, IDN Times - Bendahara DPD PDIP Bali Dewa Made Mahayadnya membacakan lima agenda strategis partai yang telah dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2022, Kamis (23/6/2022).

Adapun pertama, Rakernas II PDIP menegaskan pentingnya pangan sebagai pilar kedaulatan perekonomian negara. PDIP merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan.

"Dimulai dari pengembangan benih unggul, peningkatan kualitas produksi, sistem distribusi yang berkeadilan, pencegahan konversi lahan pertanian produktif, dan hilirisasi industri pangan yang meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan," kata Mahadyadnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kedua, PDIP mendukung Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dalam melakukan pengembangan benih unggul dan makanan bergizi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Ketiga, PDIP mencermati dampak pemanasan global dan kerusakan ekologi yang telah menyebabkan kenaikan permukaan air laut, bencana ekologi, dan krisis pangan. Tentunya hal tersebut mengancam kelangsungan bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Tiga Pilar Partai wajib melakukan Gerakan Penghijauan secara berkesinambungan. Rakernas II Partai mendorong kebijakan afirmatif pemerintah di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui moratorium pembukaan hutan alam primer; pemberantasan ilegal logging dan reboisasi lahan-lahan kritis demi keberlanjutan ekologi," ujar Mahadyadnya.

Keempat, kata dia, Rakernas II Partai mendorong Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor di bidang kesehatan dan farmasi. Beberapa yang jadi sorotan terkait kegiatan riset dan inovasi, peningkatan kemampuan produksi obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam negeri, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pembangunan sistem kesehatan nasional.

Kelima, Rakernas II Partai menempatkan pentingnya kedaulatan energi nasional. Pemerintah direkomendasikan untuk mengakselerasi transisi energi dari ketergantungan pada energi fosil yang kotor ke pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi matahari, air, angin dan bioenergi.

"Untuk memenuhi komitmen global mitigasi perubahan iklim, pemerintah perlu secara konsisten melakukan penghentian secara bertahan PLTU Batubara sesuai dengan umur kontrak dan sebaliknya mendorong pengembangan sumber-sumber energi terbarukan di seluruh Indonesia demi mewujudkan net zero emission tahun 2060 sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah," ucap Mahadyadnya.

Baca Juga: Rakernas PDIP Ditutup, Megawati Rahasiakan Capres: Sabarlah Sedikit

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya