50 Ribu Buruh Siap Demo Geruduk Istana, Ini Tuntutannya

2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja

Presiden KSPI, Said Iqbal dalam demo buruh tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Kemudian tuntutan kedua, buruh menolak pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. Pihaknya menilai, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan omnibus law inskonstitusional bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk.

Bahkan, kata Said, berulang kali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ada investasi yang masuk, namun nyatanya hanya sebatas komitmen dan janji belaka. 

“Pemerintah selaku mengatakan akan masuk sekian triliun. Nyatanya tidak ada. Omnibus law bukan alat untuk menarik investasi, apalagi di tengah ancaman resesi global,” ucap dia.

Said menegaskan, Partai Buruh dan organsiasi serikat buruh menolak keras membahasan kembali UU Cipta Kerja. 

“Bagaimana bisa negara melegalkan outsourcing seumur hidup, dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, wanita tidak ada kejelasan mendapat upah ketika cuti haid dan melahirkan, 10 tahun ke depan upah tidak naik meskipun inflansi tinggi, bank tanah yang hanya menguntungkan korporasi dan semakin menjauhkan dari reforma agraria,” tutur dia.

Baca Juga: Kecam Tragedi Kanjuruhan, Partai Buruh Desak Bupati Malang Mundur

3. Menuntut kenaikan upah minimum 2023

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketiga, menuntut kenaikan upah minimum 2023 sebesar 13 persen. Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM, inflansi diperkirakan 4,9 persen.

Setelah kenaikan BBM, berdasarkan litbang Partai Buruh, inflansi diperkirakan akan tembus 7 sampai 8 persen. Sedangkan pemerintah menyatakan, inflansi berkisar 6,5 sampai 7 persen.

“Ambil angka 7 persen dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8 persen. Jika inflansi dan pertumbuhan ekonomi dijumlah, totalnya 11,8 persen. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13 persen,” tutur Said. 

Kenaikan upah ini sudah diperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi.

Keempat, Partai Buruh menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia pada 2023.

Menurut Said, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Di beberapa negara Eropa buruh melakukan demonstrasi karena harga-harga melambung tinggi. Inflansi tinggi, energi dan pangan tinggi, dan berakhir PHK besar-besaran. 

Partai Buruh juga mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh.

“Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, Partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme," tutur dia.

Baca Juga: Serikat Buruh Kecam soal Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

4. Partai Buruh kecam tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai pertandingan Arema FC Vs Persebaya Surabaya. (IDN Times/Alfi Ramadana)

Partai Buruh juga mengecam keras kejadian di Kanjuruhan yang berakibat hilangnya ratusan nyawa. Terkait hal itu, Partai Buruh meminta penanganan diambil alih Mabes Polri.

Langkah pertama, kata Said, mencopot Kapolres Malang dan mendesak meminta Bupati mundur. Pimpinan di atasnya harus bertanggungjawab.

Kedua, menghentikan sementara Liga 1 dan merombak total kepengurusan PSSI di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, Ketua PSSI harus mundur.

"Ketiga, semua aparat yang bertanggungjawab harus dihukum. Keempat, menyantuni semua masyarakat yang luka-luka atau meninggal dunia ditanggung negara," imbuh Said.