Anggaran Buat Pemilu Masih Kurang, KPU: Baru Disetujui 17 Persen
Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Yulianto Sudrajat, mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak usulan anggaran Pemilu 2024 yang belum disetujui pemerintah. Salah satu yang jadi sorotan ialah terkait sarana dan prasarana pendukung Pemilu.
Dia menjelaskan, pengajuan dana masih mandek dan baru disetujui hingga 17,4 persen. Padahal anggaran itu dialokasikan untuk seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Seperti diketahui bersama, bahwa KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehab kantor KPU di seluruh Indonesia," ujar Sudrajat dalam konferensi pers di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
"Ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor dan saat ini beberapa provinsi dan kabupaten kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Nah, sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen," sambung dia.
Baca Juga: Mahfud MD Jamin Pemerintah Cairkan Anggaran KPU untuk Pemilu 2024
1. Anggaran baru disetujui Rp1,24 triliun
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Sudrajat mengungkapkan anggaran baru disetujui pemerintah Rp1,24 triliun dari total anggaran yang diajukan KPU senilai Rp5,4 triliun. Dia memastikan anggaran tersebut sebenarnya sudah dikaji bersama dengan Kementerian Keuangan.
"Jadi itu bagian dari yang sudah ditelaah dan dikaji bersama antara Kementerian Keuangan dengan KPU melalui Dirjen Anggaran dan Sekjen KPU Republik Indonesia. Memang beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp1,24 T itu di antaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," tutur dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Undur Jadwal Pendaftaran, Partai Gelora Siap Daftar ke KPU 7 Agustus
2. Anggaran dipakai untuk sejumlah tahapan pemilu
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menuturkan anggaran yang belum cair itu termasuk terkait dukungan teknologi informasi yang jadi bagian pendukung dari tahapan pelaksanaan seperti pendaftaran partai politik verifikasi administrasi, verifikasi faktual, kemudian pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan, dam sosialisasi di tahun 2022.
"Tapi di beberapa item di depan tadi yang saya sampaikan belum dapat persetujuan," ucap Sudrajat.
3. KPU berharap anggaran pemilu bisa segera dicairkan
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Lebih lanjut Sudrajat berharap pemerintah dapat segera menyetujui anggaran pemilu yang diajukan KPU. Mengingat anggaran tersebut sejatinya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Kami berharap ini ada revisi, ya. Sehingga performance KPU dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini untuk lebih baik, tidak minimalislah, bisa optimal lagi," tutur dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
