Cak Imin Ngaku Tak Tahu soal Perjanjian Politik Anies dan Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, buka suara terkait hebohnya perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Diketahui, PKB tengah menjalin kerja sama politik dengan Partai Gerindra. Koalisi kedua partai dibangun jelang menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Baca Juga: Sudirman Said Sebut Tak Ada Perjanjian Politik Prabowo-Anies
1. Cak Imin tak tahu soal perjanjian politik Anies dan Prabowo
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di sela-sela acara Itjima Ulama Jakarta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Terkait adanya perjanjian politik Anies dan Prabowo, pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini memgaku tidak mengetahui lebih lanjut. Menurut dia, pernjanjian itu urusan internal kedua belah pihak.
"Itu urusan internal kedua belah pihak ya, kita gak tahu," kata Cak Imin di sela-sela acara Ijtima Ulama Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga: Didukung 3 Parpol, Anies: Bismillah, Kepercayaan Telah Diemban
2. Perjanjian Anies dan Prabowo pada 2017 tak terikat
Anies Baswedan saat memberikan kuliah tamu di Universitas Oxford. (Dok/Instagram Anies Baswedan)Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Pratai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan perjanjian Anies dengan Prabowo hanya mengikat secara moral.
Editor’s picks
"Kalau saya gak ngerti secara pribadi, apakah ada perjanjian itu benar ada, kalau pun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau gak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan," ucap dia saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Habiburokhman menuturkan, perjanjian politik kedua tokoh yang saat ini digadang-gadang maju sebagai capres tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kesepakatan keduanya tidak bersifat terikat, dan tak bisa dipermasalahkan secara hukum.
"Kalau toh ada ya siapa yang bisa paksakan perjanjian seperti itu mengikat sebagaimana halnya perjanjian perdata, gak ada juga kan," ucap dia.
Baca Juga: Reaksi Anies Baswedan soal Jokowi Ketemu Surya Paloh, Gak Mau Tanggapi
3. Anies sempat ungkap soal perjanjian politik dengan Prabowo
Momen ketika Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk dimajukan saat pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)Sebelumnya, perjanjian Anies dengan Prabowo sempat viral pada Oktober 2022. Beredar sebuah video di jejaring media sosial yang memperlihatkan cuplikan video Anies saat diwawancarai jurnalis Najwa Shihab.
Dalam wawancara itu, Anies sempat menegaskan tak akan maju sebagai calon presiden (capres) apabila harus bersaing dengan Prabowo Subianto. Dalam video yang dilihat IDN Times, Selasa (4/10/2022), pernyataan Anies disampaikan dalam sebuah wawancara bersama Najwa Shihab.
"Kalau Pak Prabowo masih jadi capres, Anies gak akan maju? Tapi kalau Prabowo tidak nyapres, Anies maju?" tanya Najwa.
Kemudian, masih dalam video itu, Anies meminta semua pihak tak mendorong dia bersedia maju nyapres, apalagi menjadi poros ketiga. Anies menyebut hal ini menjadi komitmennya dengan Prabowo.
"Saya tahu persis bahwa Prabowo memang akan jadi capres. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calonnya Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap, jangan harap saya menyatakan bersedia (nyapres), apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin," kata Anies.
"Dan itu komitmen saya dengan Prabowo," sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
