Dilaporkan ke DKPP, Ketua KPU Ditantang Debat Terbuka 

Tantangan debat terbuka tentang sistem pemilu

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa), Fauzan Irvan, menantang Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari untuk menggelar debat terbuka.

Hal itu diungkapkan Prodewa lantaran geram dengan pernyataan Hasyim yang mengaku santai terhadap pelaporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun Prodewa merupakan lembaga pemantau pemilu yang melaporkan Hasyim ke DKPP.

Diketahui, Hasyim mengatakan, laporan dirinya ke DKPP merupakan sesuatu yang wajar. Kemudian dia berkelakar bahwa dirinya memiliki kehormatan sehingga dilaporkan ke DKPP. 

Baca Juga: Farhat Abbas Cabut Pengaduan Ketua KPU di DKPP soal Pelecehan Seksual

1. Ketua KPU ditantang debat terbuka tentang sistem pemilu

Dilaporkan ke DKPP, Ketua KPU Ditantang Debat Terbuka Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Fauzan menuturkan, pihaknya menantang Ketua KPU untuk melakukan debat terbuka. Adapun yang diperdebatkan adalah tentang sistem pemilu yang kini jadi polemik.

"Kalau berani, kami dari Progressive Democracy Watch menantang Ketua KPU RI berdebat publik disaksikan masyarakat luas terkait isu sistem pemilu di era demokrasi modern," ujar Fauzan dalam keterangan kepada IDN Times, Sabtu (7/1/2022).

Baca Juga: Laporan Dicabut, DKPP Tak Bisa Sidangkan Pelaporan Ketua KPU

2. Prodewa sayangkan tanggapan santai Ketua KPU

Dilaporkan ke DKPP, Ketua KPU Ditantang Debat Terbuka Ketua KPU Hasyim Asyari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022). (Dok. IDNTimes)

Selain itu, Fauzan juga menyayangkan dan mengaku kecewa terhadap sikap santai Hasyim. Menurut dia, seharusnya Hasyim sebagai pejabat lembaga negara mengevaluasi terhadap pelaporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu tersebut.

"Kami kecewa dan sangat menyayangkan respons Ketua KPU RI, ketika mendapatkan kritik dan masukan dari publik KPU seharusnya introspeksi diri untuk lebih meningkatkan kinerja. Bukan malah membela diri dan mencari pembenaran, apalagi bersilat lidah dan bermain makna kata," kata dia.

Baca Juga: Canda Prabowo Saat Pidato: Ada Wartawan Bicaranya Harus Hati-Hati

3. Ketua KPU diingatkan untuk tidak salahgunakan kewenangan

Dilaporkan ke DKPP, Ketua KPU Ditantang Debat Terbuka Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (IDN Times/Yosafat DIva Bayu Wisesa)

Fauzan secara khusus juga mengomentari pernyataan Hasyim yang berkelakar menyebut dirinya memiliki kehormatan. Fauzan menegaskan, orang yang terhormat seharusnya justru tidak menyalahgunakan kekuasaan dan membuat gaduh.

"Orang terhormat seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya hanya demi menimbulkan sensasi dan kegaduhan publik," ucap Fauzan.

Diketahui, Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP tentang pernyataan adanya kemungkinan menggunakan kembali sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024.

Kemudian Hasyim menanggapi pelaporan dirinya dengan berkelakar bahwa dirinya memiliki kehormatan sehingga dilaporkan ke dewan kehormatan atas ucapannya.

"Alhamdulillah saya diadukan ke DKPP, berarti saya dianggap orang yang punya kehormatan. Coba kalau saya orang yang gak punya kehormatan kan gak mungkin diadukan ke DKPP," kata Hasyim kepada awak media, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Sebagai pihak pelapor Hasyim ke DKPP, Prodewa menyebutkan ada dua pasal dalam peraturan yang diduga dilanggar. Menurut Fauzan, Ketua KPU RI melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. 

"Pasal yang diduga dilanggar oleh Ketua KPU RI yaitu Pasal 8 Huruf c dan Pasal 19 Huruf j Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DKPP RI Nomor 3 tahun 2017," kata dia dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Dia menjelaskan, Pasal 8 huruf c menyebutkan, 'Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu.'

Oleh sebab itu, Fauzan menilai bahwa Ketua KPU telah melanggar kode etik karena menyampaikan pendapat yang bersifat partisan.

 "Berdasarkan pasal tersebut, kami menilai bahwa ketua KPU RI sudah melanggar kode etik, karena mengeluarkan pendapat atau penyataan yang bersifat partisan, menurut KBBI arti kata partisan adalah pengikut kelompok atau faham tertentu, dengan demikian dalam penyataan terlapor memiliki keberpihakan kepada faham sistem pemilu tertentu" ucap dia.

Selain itu, dalam Pasal 19 huruf j dijelaskan pula, 'Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya.'

Fauzan menilai, Ketua KPU juga membuat kondisi politik di Tanah Air semakin tidak kondusif dan menciptakan kebingungan masyarakat sebagai pemilih.

"Berdasarkan pasal tersebut , kami menilai bahwa pernyataan Ketua KPU RI telah menciptakan kondisi yang tidak kondusif, karena menciptakan kebingungan bagi pemilih serta membuat kegaduhan secara nasional" ucap dia.

Baca Juga: Anggaran Masih Mandek, Eks Ketua KPU: Jangan Buat KPU Mengemis!

Topik:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya