DKPP Kukuhkan 204 Tim Pemeriksa Daerah Perwakilan 34 Provinsi
Ilustrasi sidang DKPP RI (dkpp.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengukuhkan 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2022-2023 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022).
Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengungkapkan, semua nama TPD yang akan dilantik ini berasal dari perwakilan 34 provinsi dengan rincian 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 68 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 68 orang dari unsur Masyarakat.
Baca Juga: DKPP Tak Punya Kantor, Sidang Etik Pemilu Daerah di Kanwil Kemenkumham
1. DKPP undang Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (dok. Puspen Kemendagri)Rencananya, pengukuhan ini akan dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota DKPP. Selain itu, DKPP juga telah mengundang sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, KPU, dan Bawaslu.
“Acara pengukuhan ini dapat ditonton oleh masyarakat melalui siaran langsung pada Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” kata Yudia dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).
Baca Juga: DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak di Papua dan Sumut
2. Sebanyak 204 TPD diberikan pelatihan kode etik penyelenggara pemilu
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Yudia menambahkan, dasar dari pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc”.
Selain itu, payung hukum lainnya adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.
Yudia juga mengatakan 204 TPD yang akan dikukuhkan ini nantinya juga akan mendapat beberapa materi tentang penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
“Rencananyanya, rangkaian kegiatan ini akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 2 November 2022,” ucap dia.
Baca Juga: DKPP Ungkap Jenis Pelanggaran yang Banyak Terjadi saat Pemilu
3. Pembentukan TPD sebagai bentuk antisipasi banyaknya aduan di daerah
ilustrasi peta Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri dari unsur Masyarakat, unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh. Tugas dari TPD adalah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.
Pembentukan TPD sendiri awalnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi banyaknya aduan dan penanganan KEPP di daerah. TPD dibentuk secara resmi melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
