DPR Setuju 39 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Ini Daftarnya

2. Telah disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD

Ilustrasi Badan legislasi DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023 disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD pada 12 Desember 2022.

"Baleg pada tanggal 12 Desember 2022 melaksanakan rapat kerja yang ketiga dengan pemerintah dan DPD RI yang pada akhirnya memutuskan dan menyepakati untuk mengeluarkan 2 RUU dari daftar Prolegnas prioritas tahun 2023," kata Baidowi dalam paparannya.

"Dengan dikeluarkannya dua RUU tersebut dari Prolegnas RUU prioritas tahun 2023, maka pertama, Prolegnas RUU perubahan prioritas tahun 2022 sebanyak 32 RUU. Kedua, Prolegnas RUU prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian 24 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD RI. Ketiga, Prolegnas RUU perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU," imbuh dia.

Baca Juga: Yasonna Usul 2 RUU Ditambahkan dalam Prolegnas 2023, Ada soal IKN

3. Deretan RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2023

Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Berikut ini 39 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023:

1. Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian
3. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
7. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
26. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
27. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri
31. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
32. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
33. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
34. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
35. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
36. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
38. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan
39. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah