Gerindra: Perjanjian Anies dan Prabowo di 2017 Tak Mengikat
Momen ketika Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk dimajukan saat pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman buka suara terkait perjanjian Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Habiburokhman mengatakan, dia tidak mengetahui lebih lanjut soal perjanjian politik tersebut. Menurut dia, perjanjian keduanya hanya mengikat secara moral.
"Kalau saya ngga ngerti secara pribadi apakah ada perjanjian itu benar ada, kalaupun ada itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau gak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan," ucap dia saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Baca Juga: Sebut Pemerintahan Jokowi Maju, Prabowo: Gerindra Punya Andil
1. Perjanjian politik Anies dan Prabowo tidak mengikat
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam acara Peluncuran Holding dan Program Stategis BUMN Industri Pertahanan di Surabaya, Rabu (20/4/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Habiburokhman menuturkan, perjanjian politik kedua tokoh yang saat ini digadang-gadang maju sebagai capres tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kesepakatan keduanya tidak bersifat terikat dan tak bisa dipermasalahkan secara hukum.
"Kalau toh ada ya siapa yang bisa paksakan perjanjian seperti itu mengikat sebagaimana halnya perjanjian perdata, gak ada juga kan," ucap dia.
Baca Juga: AHY Sebut Cawapres Diserahkan ke Anies, Tak Boleh Kawin Paksa
2. Sandiaga ungkap perjanjian di Pilkada 2017
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengatakan ada perjanjian politik antara dirinya, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, saat hendak maju sebagai cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta 2017. Diketahui, Anies-Sandiaga merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Tentunya perjanjiannya ditandatangani 3 pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga menjelaskan, perjanjian itu ditulis tangan oleh Fadli Zon. Menurutnya, surat pernjanjian itu sekarang dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
"Jadi, nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," ucap dia.
Editor’s picks
"Itu terkait Pilgub 2017, malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPU, 2016 bulan September," sambungnya.
Baca Juga: Sudirman Said Sebut Tak Ada Perjanjian Politik Prabowo-Anies
3. Anies sempat ungkap soal perjanjian politik dengan Prabowo
Anies Baswedan saat memberikan kuliah tamu di Universitas Oxford. (Dok/Anies Baswedan)Sebelumnya, perjanjian Anies dengan Prabowo ini sempat viral pada Oktober 2022 lalu. Beredar sebuah video di jejaring media sosial yang memperlihatkan cuplikan video Anies Baswedan saat diwawancara Najwa Shihab.
Dalam wawancara itu, Anies sempat menegaskan tak akan maju sebagai calon presiden (capres) apabila harus bersaing dengan Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menganggap wajar keputusan Anies yang maju sebagai capres, meski tak sesuai komitmennya beberapa tahun lalu. Menurut dia, Anies maju sebagai hak berpolitik.
"Saya gak tahu itu videonya kapan. Tapi saya kira ya setiap orang punya hak untuk menentukan pilihan-pilihannya," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022).
Fadli lantas meminta kepada masyarakat untuk menilai langsung gerak-gerik tokoh capres, termasuk Anies. Dia menilai keputusan Anies itu sebagai bagian dari dinamika politik jelang Pemilu 2024.
"Dan kita serahkan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk menentukannya. Itulah Demokrasi. Jadi kita tentu gak akan (mempermasalahkan) hal-hal kayak begitu," kata dia.
"Secara politik kita ingin dinamika politik kita ini sehat, dinamika politik ini baik, nanti biar rakyat yang menentukan," imbuh Fadli.
Dalam video yang dilihat IDN Times, Selasa (4/10/2022), pernyataan Anies disampaikan dalam sebuah wawancara bersama Najwa Shihab.
"Kalau Pak Prabowo masih jadi capres, Anies gak akan maju? Tapi kalau Prabowo tidak nyapres, Anies maju?" tanya Najwa.
Kemudian dalam video itu, Anies meminta semua pihak tak mendorong dia untuk bersedia maju nyapres, apalagi menjadi poros ketiga. Anies menyebut hal ini menjadi komitmennya dengan Prabowo.
"Saya tahu persis bahwa Prabowo memang akan jadi capres. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calonnya Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap, jangan harap saya menyatakan bersedia (nyapres), apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin," kata Anies.
"Dan itu komitmen saya dengan Prabowo," sambung dia.
Berita Terkini Lainnya
