Perjanjian Anies-Sandiaga, Pinjaman Rp50 M Dibayar Jika Kalah Pilgub
Anies Baswedan saat memberikan kuliah tamu di Universitas Oxford. (Dok/Anies Baswedan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim kecil Anies Baswedan, Hendri Satrio, menegaskan tidak ada utang-piutang antara Anies dengan Sandiaga Uno. Menurut dia, perjanjian politik antara Anies dengan Sandi otomatis berakhir saat pasangan tersebut menang Pilgub DKI Jakarta 2017.
“Di surat perjanjian itu jelas, semuanya selesai saat Anies-Sandi menang Pilgub. Jadi bukan utang lunas atau Sandi mengikhlaskan, tapi memang sudah selesai,” kata Hendri, dalam keterangannya kepada IDN Times, Selasa (7/2/2023).
Baca Juga: Elektabilitas Anies dan Ganjar Kalahkan Prabowo, Gerindra Tidak Risau
1. Anies ganti uang yang dipinjam jika kalah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merapikan beberapa berkas dan buku di ruang kerjanya, Balai Kota Jakarta, Jumat (14/10/2022). Anies akan purnatugas sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (16/10). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom)Hendri menegaskan, perjanjian politik Anies-Sandi memang ada, dan disepakati bersama dalam draf tertulis. Namun, dalam perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan utang-piutang.
“Tapi pinjam meminjam. Nominalnya lebih dari Rp50 miliar dan itu bukan utang. Karena dalam perjanjian tertulis itu, Anies akan mengganti uang yang dipinjamkan Sandi jika mereka kalah dalam Pilgub DKI. Tapi kalau menang, sudah selesai,” ujar pria yang akrab disapa Hensat ini.
Diketahui, pasangan Anies-Sandi menang Pilkada DKI. Namun, Sandi tidak menuntaskan hingga akhir masa jabatannya karena memilih mencalonkan diri sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2029, namun mereka gagal.
Baca Juga: NasDem: Anies Tak Akan Batalkan Pembangunan IKN meski Jadi Presiden
2. Perjanjian politik dinilai bisa jadi contoh yang baik
Editor’s picks
Momen ketika Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk dimajukan saat pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)Hendri menjelaskan, kesepakatan antara Anies dengan Sandi pada 2017 tersebut menjadi hal baru dalam konstestasi politik nasional. Sebab, Anies menjadi tidak memiliki kewajiban mengganti ongkos politik saat menang dan menjadi gubernur.
“Biasanya, kalau menang, uang pinjaman diganti. Nah, ini Anies beda, diganti kalau kalah. Dan kan ternyata menang, jadi sudah selesai,” ujar dia.
Ia menilai, perjanjian politik Anies-Sandi pada 2017 bisa menjadi contoh baik. Kandidat yang maju pada pemilu tidak terbebani harus mengembalikan ongkos politik saat memenangi sebuah Pilkada.
“Anies-Sandi menang, maka perjanjian selesai, sehingga konsentrasi bekerja untuk Jakarta. Perjanjian Anies adalah perjanjian dengan rakyat Jakarta dan ini semua diselesaikan,” ucap Hendri.
Baca Juga: Sandiaga Tanggapi Isu Utang Anies Rp50 Miliar saat Pilgub DKI 2017
3. Kabar Anies utang ke Sandiaga beredar
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di acara Hari Ulang Tahun (HUT) di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Hendri lantas menyinggung pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang menuding Anies Baswedan memiliki utang kepada Sandiaga Uno sebesar Rp50 miliar. Menurut dia, ada semacam upaya untuk membangun citra Anies sebagai tokoh yang tidak bisa menjaga komitmen.
“Nah, saya gak tahu kenapa Erwin bicara begitu. Mungkin sedang membangun narasi bahwa Anies tidak komit. Tapi ternyata Anies selalu komit,” kata dia.
“Mas Sandi juga belakangan sudah bilang tak ingin perpanjang isu ini. Dia sudah ikhlas katanya. Tapi sebetulnya bukan ikhlas atau tidak, yang benar uang pinjaman itu selesai saat Anies menang dan jadi gubernur,” imbuh Hendri.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
