PGI Imbau Gereja Tak Minta Sumbangan Politik Jelang 2024
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengimbau kepada gereja di Indonesia tak meminta sumbangan politik jelang Pemilu 2024.
Gomar tak memungkiri, jelang kontestasi politik sejumlah oknum gereja menyalahgunakan kewenangan untuk meminta sumbangan kepada para caleg, calon kepala daerah, hingga timses capres.
"Selama ini ada kecenderungan mumpung lagi ada kesempatan kampanye, para caleg dan para calon kepala daerah, atau timses capres, mumpung lagi butuh suara, itu sering sekali dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk minta sumbangan," tutur dia saat ditemui di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Kaesang Sebut PSI Belum Tentukan Dukungan di Pilpres 2024
1. Praktik minta sumbangan secara tak langsung jadi penyebab korupsi
Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)Gomar meminta agar praktik tersebut tidak dilakukan lagi jelang Pemilu 2024 hingga seterusnya.
Sebab, fenomena itu justru membebani para kontestan sehingga harus menggelontorkan biaya politik yang mahal. Secara tak langsung juga akan berdampak pada potensi korupsi.
"Artinya nanti mereka akan korupsi. Salah satu cara utk mengatasi korupsi adalah hentikan meminta sumbangan," tutur dia.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan UU Ciptaker, Buruh Bersiap Mogok Kerja Nasional
2. Gultom ajak jemaat kumpulkan dana bantu kontestan
Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)Sebaliknya, Gomar justru mengajak jemaatnya mengumpulkan dana membantu para peserta pemilu. Sehingga biaya politik yang digunakan bebas dari kepentingan oknum tertentu yang mengumpulkan dana alias bohir.
Namun dengan catatan, calon yang didukung sesuai dengan nurani jemaatnya dan punya rekam jejak baik.
"Sebaliknya saya katakan kumpulkan persembahan, kumpulkan uang untuk membantu calon yang bagus. Supaya jangan para bohir yang membantu mereka," tutur dia.
Baca Juga: KPU Pastikan Kaji Putusan MA soal Aturan Eks Koruptor Nyaleg
3. Pejabat diyakini akan berpihak kepada masyarakat luas
Ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Gomar meyakini apabila dana yang dipakai berasal dari masyarakat, maka pejabat yang terpilih akan berpihak pada kepentingan publik.Sebenarnya, praktik semacam itu sudah diterapkan dalam beberapa pemilu sebelumnya.
"Kalau para bohir yang membantu para caleg, mereka kan akan minta nanti. Kalau masyarakat yang membantu, kita punya pengalaman kan seperti itu di 2014 relawan yang membantu Jokowi terpilih jadi presiden. Ya ini pro rakyat, kalau para caleg dimodali oleh rakyat dan umat, dia akan setia pada umat," imbuh dia.
Berita Terkini Lainnya
