SBY Curiga Pemilu 2024 Curang, Pengamat: Laporkan, Jangan Buat Gaduh
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Twitter/@SBYudhoyono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebut ada semacam pengaturan dalam Pemilihan Umum 2024, sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pengamat pemilu sekaligus Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menilai, pernyataan SBY tersebut tidak tepat. Menurut dia, banyaknya pasangan calon yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti, merupakan hak prerogatif dari setiap partai politik peserta pemilu.
"Mau dua atau lebih, itu merupakan hak prerogatif masing-masing parpol, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 soal calonkan capres cawapres," ujar dia saat dihubungi IDN Times, Kamis (22/9/2022).
Baca Juga: Temui Panglima TNI, Bawaslu Minta Dukungan Intelijen Awasi Pemilu 2024
1. Dua pasangan calon yang maju dinilai masih jadi tren pemilu
ilustrasi pemilu (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, Ihsan juga mengatakan, berdasarkan tren pemilu belakangan ini, tidak heran apabila di 2024 nanti yang bakal maju tetap dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Sehingga, tentu sangat sulit dibuktikan majunya dua paslon sebagai indikasi adanya kesepakatan dan kecurangan politik.
"Kalau dikatakan ada potensi telah dilakukan setting untuk dua paslon, ya ini sangat sulit dibuktikan karena bisa jadi melihat tren pemilu sebelumnya, dengan dua paslon, pilpres satu putaran, parpol juga pragmatis untuk melihat peluang hadirkan pasangan alternatif untuk bisa tiga paslon, saya rasa itu hal yang lumrah kalau lihat dua perhelatan pemilu sebelumnya," kata dia.
Baca Juga: Bawaslu: Pemilu 2024 Jadi Paling Rumit Sepanjang Sejarah
2. Lebih baik dugaan kecurangan dilaporkan dan dibuktikan secara hukum
Ilustrasi petugas KPPS. IDN Times/IstimewaEditor’s picks
Ihsan menegaskan, soal dugaan kecurangan hingga pengaturan pemilu tersebut lebih baik dilaporkan dan dibuktikan secara hukum, dari pada membuat gaduh politik jelang Pemilu 2024.
Sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu, KPU membuka ruang bagi seluruh pihak untuk menegakkan hukum pemilu apabila menemukan adanya indikasi kecurangan. Sehingga adanya dugaan kecurangan itu bisa ditindaklanjut dan diselesaikan tanpa membuat gaduh.
"Potensi terkait dengan kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pemilu baiknya memang itu diselesaikan, dibuktikan melalui konsep penegakan hukum kepemiluan. Misal, soal persyaratan pencalonan atau koalisi parpol, kalau memang diduga ini setting ada politik uang, UU Pemilu itu sudah buka ruang, silakan ajukan gugatan itu," tutur Ihsan.
"Kalau memang berkaitan dengan pelanggaran bisa diajukan ke Bawaslu, kalau berkaitan dengan pidana itu bisa diadukan ke gakkumdu untuk kemudian ke pengadilan pidana pemilu," sambung dia.
Baca Juga: Nomor Peserta Tak Diubah, Pengamat Khawatir Pemilu 2024 Bakal Gaduh
3. Dugaan SBY soal kecurangan Pemilu 2024
Instagram/@aniyudhoyonoSebelumnya, SBY sempat membuat pernyataan yang menuai polemik soal Pemilu 2024. Dia mengatakan, dirinya harus turun gunung demi menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dia menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (16/9/2022). Pernyataan SBY itu kemudian diunggah Instagram @pdemokrat.sumut.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY seperti dikutip IDN Times, Sabtu (17/9/2022).
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?" sambungnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
