Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RB

Menpan RB diminta segera bikin gebrakan

Jakarta, IDN Times - Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengkritisi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, soal anggaran kemiskinan dipakai untuk rapat.

Adib mengatakan, sebenarnya soal efisiensi anggaran dan birokrasi tersebut sudah dikeluhkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang dikampanyekan dalam gerakan Revolusi Mental.

'Kalau soal anggaran untuk rapat, efisiensi, ini kan dulu periode pertama Pak Jokowi sudah mengeluhkan hal ini, bagaimana soal efisiensi makanya berujung apda revolusi mental," kata dia saat dihubungi IDN Times, Selasa (31/1/2023).

1. Menpan RB dinilai harus punya gebrakan soal efisiensi birokrasi

Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RBMenpan-RB, Abdullah Azwar Anas (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Adib lantas mengkritisi pernyataan Azwar Anas. Menurut dia, seharusnya Menpan RB harus membuat inovasi yang mampu memangkas pemanfaatan anggaran untuk kegiatan birokrasi yang dirasa tak efektif.

"Justru kalau menurut saya Pak Azwar Anas ini sebagai Menpan RB ditunggu inovasinya seperti apa. Kalau dia punya dalam tanda kutip amunisi atau peluru ya bikin saja surat bahwa birokrasi gak boleh studi yang macam-macam, jadi lewat teknologi digital seperti Google saja," ujar dia.

Baca Juga: Habis buat Rapat, Ini Rincian Dana Program Penanganan Kemiskinan 2022

2. Kemenpan RB diingatkan bekerja sesuai visi misa presiden

Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RBPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Adib juga mengatakan, pernyataan dari Azwar Anas seakan justru mengkritisi jajarannya di Kemenpan RB yang harusnya mampu membuat birokrasi pemerintahan berjalan dengan mengedepankan efisiensi.

"Masuknya Azwar Anas ini ke kabinet dia harus punya sebuah perubahan atas mengawal revolusi mental itu. Bagaimana birokrasi itu punya efisiensi dalam anggaran, bagaimana capaian kerja itu sesuai visi misi presiden," beber dia.

"Kalau dia hanya sekadar seolah dalam tanda kutip menyalahkan seperti itu saya kira semua orang juga bisa, justru yang ditunggu terobosan apa yang harus dilakukan Menpan-RB, ini kan belum kelihatan," lanjut Adib.

Salah satu kebijakan efisiensi anggaran dan birokrasi yang bisa di Kemenpan-RB ialah dengan membuat aturan menggelar rapat secara virtual. Rapat secara tatap muka hanya diperkenankan jika pertemuan tersebut penting.

"Kalau mau pakai tangan besi sekalian saja, tidak boleh rapat di luar gedung kecuali mereka betul-betul urgenitas tertentu, menteri ketemu DPR misalnya bisa lewat virtual, ini cerdas ketika dia bisa mengamankan anggaran itu kan lebih cerdas," kata Adib.

Baca Juga: Menpan-RB: Reformasi Birokrasi Harus Berdampak di Masyarakat

3. Menpan RB jelaskan duduk permasalahan anggaran penanganan kemiskinan

Soal Anggaran Kemiskinan Dipakai Rapat, Pengamat Semprot Menpan RBMenPAN-RB Azwar Anas (tengah) saat berbincang dengan Forum Pemred (IDN Times/Uni Lubis)

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah soal anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan. Menurut dia, program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” ujar Anas, Minggu, 29 Januari 2023.

Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PAN RB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di tanah air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PAN RB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan, setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ujar dia.

Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. 

Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat, “ ujar Anas menjelaskan.

Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. “Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” kata dia.

Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.

“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.

Anas menambahkan, saat ini pemerintah terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.

Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen. 

“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.

Sehingga Presiden Jokowi, sambung dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras.

“Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” imbuh dia.

Baca Juga: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat, Mensos Buka Suara

Topik:

  • Ilyas Listianto Mujib

Berita Terkini Lainnya