Tak Lolos Daftar Pemilu, Sejumlah Parpol Ajukan Sengketa ke Bawaslu
Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Haryono mengatakan, ada sejumlah partai politik (parpol) yang mengajukan permohonan sengketa. Adapun parpol tersebut merupakan partai yang tak lolos pada tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.
Totok menjelaskan, parpol itu di antaranya, Partai Berkarya, Partai Bhineka Indonesia, dan Partai Negeri Daulat Indonesia. Namun pihaknya mengaku permohonan sengketa itu masih belum diregistrasi karena belum memenuhi sejumlah persyaratan.
"Permohonan sengketa ada Partai Berkarya, Bhineka, sama Pandai, cuma kan belum kita registrasi," ujar Totok kepada awak media, Kamis (18/8/2022).
Baca Juga: Bawaslu Protes KPU Cuma Beri 15 Menit Awasi Verifikasi Partai Politik
1. Tiga parpol sifatnya masih konsultatif
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Haryono (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Adapun ketiga parpol yang mengajukan permohonan sengketa itu merupakan partai yang berkasnya tidak lengkap dan gagal melalukan pendaftaran peserta pemilu. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan surat tanda pengembalian kepada parpol bersangkutan.
Oleh sebab itu, Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini menuturkan, mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, surat tanda pengembalian itu tidak bisa menjadi objek sengketa. Objek sengketa hanya bisa berbentuk berita acara (BA) dan surat keputusan (SK) KPU.
"(Parpol tersebut) konsultasi dan mengajukan permohonan. Tapi karena objeknya belum lengkap jadi belum kita register, harus melengkapi berkasnya dulu. Masih konsultatif sifatnya. Lalu kita beri penjelasan," kata Totok.
Baca Juga: Parpol Daftar ke KPU Bawa Berkas Fisik, JPPR: Bukti Tak Semuanya Siap
2. Bawaslu buka ruang terhadap parpol yang berkonsultasi
Logo Bawaslu (tangerangselatankota.bawaslu.go.id)Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty memastikan pihaknya selalu terbuka dengan parpol yang ingin berkonsultasi. Ada dua jalur hukum yang dapat parpol tempuh, yakni sengketa proses dan pelanggaran administrasi.
Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, sengketa proses harus berdasarkan surat keputusan atau berita acara dari KPU RI. Sementara itu, bagi 16 partai politik yang berkasnya tidak lengkap sehingga gagal lolos pendaftaran, KPU hanya menerbitkan tanda pengembalian, sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.
"Kalau konsultasi kan memang sifatnya mereka menanyakan dulu, kalau memang sifatnya bisa diajukan sebagai proses penyelesaian sengketa atau ada potensi administrasi atau tidak," tutur Lolly.
Baca Juga: Ratusan Nama Jajaran Bawaslu Dicatut Parpol, Ada Staf hingga Ketua
3. Bawaslu aktif menyampaikan pandangan terkait keluhan parpol
JoglobangDalam konsultasi yang dilakukan sejumlah parpol, kata Lolly, Bawaslu memberikan pandangan dan masukan bagi partai yang mengeluhkan berbagai kendala yang dialami.
"Nah dalam diskusi semacam ini tentu Bawaslu membuka diri untuk bisa memberikan pandangan-pandangan berkenaan dengan kelengkapan dokumen, misalnya. Apa yang memang menjadi keluhan teman-teman parpol ini," ucap dia.
Berita Terkini Lainnya
