Tolak Presidential Threshold, Fadli Zon: Pemilih Capres itu Rakyat
IDN Times/Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritisi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Diketahui, syarat parpol peserta Pemilu dalam mengusung pasangan capres-cawapres harus memperoleh kursi sebanyak 20 persen di parlemen atau perolehan suara nasional sebanyak 25 persen berdasarkan hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya.
"Ya sekarang kan kalau secara prinsip masih (menolak presidential threshold)," ujar dia dalam diskusi Disposisi yang digelar Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2022).
Baca Juga: KSAD Sebut Komisi I Tak Berpengaruh, Fadli Zon: Itu Sikap Arogan
1. Fadli kenang sikap Gerindra tolak presidential threshold
Fadli Zon. (IDN Times/Irfan Fathurohman)Fadli menjelaskan, beberapa tahun lalu anggota DPR Fraksi Gerindra sempat walk out bersama fraksi lainnya menolak RUU Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya membahas presidential threshold.
"Lima tahun yang lalu atau lewat, saya memimpin sidang paripurna penyelenggaraan pemilu, Fraksi Gerindra keluar walk out bersama kalau tidak salah tiga fraksi lain," kata dia.
"Jadi kita termasuk yang pioner menolak RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya presidential treshold, ini sejarah ini," sambung dia.
Baca Juga: PDIP-PKB Klaim Parpol Wong Cilik, Gerindra: Kita Juga Partai Rakyat
2. Presidential threshold membuat demokrasi semakin sempit
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon (www.instagram.com/@fadlizon)Fadli menilai, ambang batas Presiden membuat demokrasi di Indonesia semakin sempit dan mudah dikendalikan oligarki.
"(Presidential threshold) membuat demokrasi kita ini sangat sempit dan sangat prosedural dan mudah di-capture oleh oligarki," kata dia.
Baca Juga: Arief Poyuono: Kalau Sandiaga Ingin Nyapres, Keluar dari Gerindra!
3. Ambang batas presiden seakan mendorong adanya batasan pemilihan
ilustrasi capres dan cawapres (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menegaskan, seharusnya yang memilih calon presiden berdasarkan permintaan rakyat. Namun aturan presidential threshold mendorong adanya pembatasan oleh elite partai politik.
"Jadi yang memilih calon presiden itu kan seharusnya rakyat. Tapi ini ada semacam pemilihan, pembatasan oleh para elite," ucap dia.
Baca Juga: Fadli Zon Minta Kejagung Usut Mafia Migor Sampai Mendag Lutfi
Berita Terkini Lainnya
