Demi Ibu Kota Baru, LPJK Kaltim Kerahkan Ribuan Perusahaan Konstruksi
Independent.co.uk
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times-Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menetapkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Keputusan itu sudah bulat dan mengerucut pada dua provinsi yakni Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang menyusun skema terbaik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Meskipun pemerintah belum memutuskan provinsi mana yang jadi ibu kota, namun Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kaltim, Heru Cahyono optimis Benua Etam akan terpilih menjadi ibu kota negara yang baru. Jika demikian, maka pengembang infrastruktur bakal punya andil besar untuk pembangunan.
"Kami lembaga pengembang jasa konstruksi selalu siap," kata Heru.
1. Meningkatkan kompetensi demi ibu kota negara yang baru
Dok.IDN Times/IstimewaHeru mengaku, walau lokasi ibu kota belum ditentukan, namun LPJK Kaltim sudah mendapatkan titah dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan sejumlah tenaga kerja dan kontraktornya. Otomatis langkah pertama yang dilakukan adalah merapatkan barisan.
"Saya sebagai ketua LPJK tentu tak ingin berdiam diri, saat ini langkah terbaik yang harus dilakukan ialah meningkatkan kompetensi," ujarnya, Rabu (31/7).
Selanjutnya langkah kedua, sambung dia, ialah mengupayakan regulasi serupa peraturan gubernur, peraturan daerah hingga peraturan presiden yang merujuk kepada keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.
"Tak mungkin semua jasa konstruksi ataupun perusahaan penunjang pembangunan dari pusat semua," tegasnya.
Baca Juga: 82 Persen Peluang Kaltim Jadi Ibu Kota Negara yang Baru
2. Harapan agar "kue besar" dibagi rata
(Ilustrasi Bukit Soeharto di Kalimantan Timur) ANTARA FOTOHeru memisalkan, jika ada kue besar sudah seharusnya dibagi dengan rata saat hendak memindahkan ibu kota negara. Pembagian itu berdasarkan kuantitas, kualitas hingga kapasitas dari masing-masing jasa pengembang kontraktor.
Oleh karena itu, sebelum proyek pembangunan dimulai, anggota LPJK Kaltim akan beramai-ramai melakukan peningkatan kompetisi.
"Tujuannya hanya satu agar laik menikmati kue itu," ucapnya kemudian tersenyum.
Menurutnya, urusan tenaga kerja konstruksi ada dua, yakni tenaga ahli dan tenaga kerja. Boleh jadi dalam prosesnya LPJK kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPRPR) Kaltim.
"Saat ini kami sedang berusaha mengkoordinir kawan-kawan (pengusaha kontraktor) di daerah," sebutnya.
3. Siapkan 6 ribu perusahaan kontraktor dan 12 ribu tenaga kerja
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDia menyatakan, saat ini sebanyak 6 ribu perusahaan jasa konstruksi pemegang sertifikat resmi badan usaha tergabung di dalam LPJK Kaltim. Total itu terdiri atas beragam sektor mulai dari konstruksi hingga elektrik.
Walau demikian, hanya 2 ribu perseroan yang melakukan registrasi ulang. Namun begitu, dia tetap yakin angka itu terus bertambah bahkan sampai puluhan ribu.
"Bertahap rekan-rekan (pengusaha kontraktor) kami pasti kembali," tegasnya.
Ia menambahkan, "Sedangkan jumlah tenaga konstruksi yang akan dipersiapkan mencapai 12 ribu orang. Angka itu berasal dari tenaga kerja lokal siap pakai."
4. Pekan depan LPJK Kaltim bertemu Presiden Jokowi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriMenurutnya, wacana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim itu sudah mewakili apa yang diinginkan presiden. Sebab, dari sisi infrastruktur penunjang, Benua Etam sudah punya nilai tambah.
Dari bocoran yang dia peroleh dari pusat, Kaltim menduduki peringkat utama kategori infrastruktur pendukung. Seperti yang sudah diketahui bersama, kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto merupakan kandidat ibu kota baru,.
Posisinya strategis, Tahura Bukit Soeharto didukung oleh dua bandara dan dua pelabuhan Samarinda maupun Baikpapan. "Tak cuma itu dari sisi keamanan, Benua Etam juga punya keunggulan. Walaupun heterogen namun konflik jarang terjadi," tegasnya.
Heru menambahkan, seminar nasional terkait kesiapan Kaltim menjadi ibu kota pada Sabtu pekan lalu merupakan penyerapan aspirasi masyarakat dan responsnya luar biasa.
"Data-data pendukung sudah kami siapkan. Agustus mendatang kami menghadap presiden untuk presentasi. Kami tak bersama gubernur, ini inisiatif sendiri," pungkasnya.
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Negara, Kaltim Punya Posisi Tawar dari Beragam Lini
