Kata Pengamat, Ini Tantangan Membangun Transportasi di Ibu Kota Baru
Lokasi yang akan dikembangkan menjadi ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (IDN Times/Mela Hapsari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Samarinda, IDN Times - Dari menara Bukit Sudharmono, Penajam Paser Utara (PPU) akan terlihat titik nol calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. Letaknya bukan di kawasan perbukitan namun di lahan yang landai. Lokasinya akan berada di seberang lokasi tower. Saat ini lahan untuk pembangunan kawasan inti ibu kota negara masih lahan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.
Meski demikian, ada tantangan membangun sistem transportasi di area yang merupakan perbukitan. Bijaknya adalah memanfaatkan akses perairan Teluk Balikpapan untuk logistik, mobilitas dan wisata. Demikian dikatakan, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno dalam keterangan pers yang diterima IDN Times pada Senin (11/11).
Akademisi dari Universitas Katolik Soegijapranata itu menerangkan, 3 November 2019 lalu dirinya turut dalam rombongan Tim Balitbang Kementerian Perhubungan menuju lokasi Ibu Kota Negara IKN Baru, PPU.
Setidaknya, kata dia, bisa memberikan gambaran sistem transportasi yang akan disiapkan nantinya. "Baik sebelum masa pembangunan maupun setelah terwujud IKN baru," terangnya.
1. Tata guna lahan dan transportasi perkotaan diatur dengan intelligent transport system
Ilustrasi skema transportasi (Dok. Kementerian PUPR)Dia menerangkan, bila memanfaatkan jalur perairan kombinasi dengan jalan raya dari Balikpapan memerlukan sekitar 1 jam sudah bisa tiba di IKN baru. Sedangkan dengan jalan dua lajur (jalan provinsi) sekitar 2,5 jam – 3 jam melewati KM 38 Samboja.
Sayangnya, kondisi jalan sebagian rusak dan dalam tahap perbaikan. Kendaraan roda jamak lalu-lalang mengangkut kendaraan alat berat. Sepanjang jalan ada beberapa desa yang dihuni para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa dengan kondisi perekonomiannya sudah cukup sejahtera.
Konsep urban transportation yang ditawarkan Balitbang Perhubungan adalah compact city yang bisa memangkas lama perjalanan, pilihannya ialah transportasi umum, MRT dengan circular line kombinasi underground, terjangkau untuk semua kelompok masyarakat.
Nantinya kendaraan pribadi tak akan banyak sebab konsep kota mendorong orang berjalan kaki dan bersepeda, dengan fasilitas yang people friendly. Tak hanya itu ada pula pemisahan antara arus pejalan kaki dan unmotorized vehicle.
"Dengan kata lain tata guna lahan dan transportasi perkotaan diatur dengan Intelligent Transport System (ITS)," terangnya.
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara Prioritaskan Ekonomi Pedesaan
2. Menutup dermaga, jika Teluk Balikpapan digunakan sebagai akses transportasi menuju IKN baru
Potret Jembatan Pulau Balang dari udara. Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dan PPU (IDN Times/ Panji Galih Aksoro)Skemanya, lanjutnya, maksimal orang berjalan kaki 10 menit menuju transportasi umum, perjalanan 20 kilometer dapat ditempuh maksimal 30 menit. Transportasi umum berbasis listrik dan bahan bakar ramah lingkungan.
Teluk Balikpapan memberikan akses yang lebih efektif menuju IKN Baru selama masa tahapan konstruksi. Terutama untuk urusan logistik, ketimbang menggunakan jalan raya.
Proses logistik ini memanfaatkan dermaga milik perusahaan HTI yang pernah beroperasi. "Dermaga itu masih bisa beroperasi dan akses jalan dari dermaga itu ke akses jalan provinsi menghubungkan dengan IKN baru sedang dikerjakan," tambahnya.
Kata Djoko, sementara itu lewat jalur laut dalam perjalanan 30 menit dengan kapal dari Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan menuju IKN baru, pihaknya menemukan banyak dermaga yang beroperasi di Kota Minyak.
Perlu dipertimbangkan untuk menutup operasional sejumlah dermaga itu, jika nantinya Teluk Balikpapan digunakan sebagai salah satu akses transportasi menuju IKN baru. Kecuali Dermaga Terminal Peti Kemas PT Karingau Kaltim Terminal (KKT) yang memang dibutuhkan untuk logistik. Dermaga batu bara, minyak sawit dan lainnya dapat dialihkan ke lokasi lain.
Sementara Pelabuhan Penyeberangan Kariangau bisa dialihkan operasionalnya setelah Jembatan Pulau Balang (sepanjang 1.750 meter) terwujud. Pelabuhan Penyeberangan Karingau dapat melayani ke IKN baru. Jembatan Pulau Balang merupakan penghubung PPU dengan Balikpapan (bagian jalan nasional Trans Kalimantan).
"Sekarang sedang proses penyelesaian," ujarnya.
3. Melibatkan warga setempat saat membangun infrastruktur transportasi
Ilustrasi pemindahan IKN (IDN Times/Arief Rahmat)Dia menyatakan, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Penyeberangan Penajam, PPU dilayani kapal ferry. Jalur ini sangat potensial tidak hanya bagi kedua daerah itu, tapi juga bagian dari layanan angkutan darat trans Kalimantan.
Rute bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP) yakni, Banjamasin-Balikpapan-Samarinda melewati jalur ini, sebelum nantinya Jembatan Pulau Balang dapat digunakan.
Tak hanya itu, masyarakat di kedua wilayah ini masih banyak yang menggunakan speedboat dan perahu klotok (Kampung Baru di Balikpapan ke Dermaga di Penajam), yang lebih cepat daripada menggunakan kapal Ferry.
Namun keberadaan speedboat dan perahu klotok dapat membahayakan keselamatan pelayaran, apabila tidak dilengkapi life jacket dan instrumen navigasi. Keberadaannya perlu diatur lagi dengan cara adat setempat, supaya tidak terjadi gejolak sosial.
"Alangkah lebih bijak melibatkan mereka dalam pembangunan IKN baru," sarannya.
4. Waktu perjalanan maksimum 30 menit dari bandara dengan express train
Dok. Kementerian PUPRDia berpendapat, rencana pembangunan Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer menghubungkan PPU dengan Balikpapan hingga Bandara Sultan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan kurang relevan lagi.
Mengingat akan terjadi perubahan perjalanan orang dan barang dari Kalimantan Selatan melewati PPU menuju IKN kemudian berlanjut ke Balikpapan. Selain itu, jalurnya harus memenuhi batas ketinggian jembatan supaya aktivitas kapal ke Teluk Balikpapan tidak terganggu.
Transportasi material logistik menggunakan jalur air Teluk Balikpapan, selain lebih dekat juga tidak mengganggu lalu lintas kendaraan dalam Kota Balikpapan. Sudah ada layanan transportasi umum Balikpapan-Simoi, Kecamatan Sepaku, Samarinda-Handil dan Balikpapan-Handil.
Berikutnya, layanan ini dapat ditingkatkan dengan menyediakan Terminal Tipe A di IKN, bus sistem transit (BST) dan bus shuttle Balikpapan-IKN Baru.
Berikutnya layanan yang sama ke Samarinda, Kabupaten PPU, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Nantinya akses IKN baru dan Balikpapan selain sudah ada jalan raya, juga harus terhubung jaringan jalan tol dan jalan rel sepanjang 60 kilometer.
"Waktu perjalanan diupayakan maksimum 30 menit dari bandara dengan express line/express ways dan express train," kata ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
5. Aksesibilitas transportasi menuju Mahakam Ulu jangan diabaikan
Dok. Kementerian PUPRDia menambahkan, menata transportasi tidak hanya pada kota inti, wilayah pendukungnya juga mesti turut ditata. Aksesibilitas dari wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan bisa terhubung dengan IKN baru.
Transportasi Balikpapan harus lebih dulu dan segera ditata, karena kesibukannya pasti akan bertambah. Sedangkan transportasi daerah lainnya juga turut diatur agar tidak tertinggal dengan kemajuan transportasi di IKN baru.
"Ingat aksesibilitas transportasi ke Mahakam Ulu juga jangan diabaikan," tutupnya.
Baca Juga: Konsep Ibu Kota Baru, Jokowi: Smart Metropolis, The Best on Earth
