Comscore Tracker

7 Tersangka Kasus Makar di Papua Dipindah, Pengacara: Langgar Prosedur

Alasan pemindahan untuk keamanan sidang

Samarinda, IDN Times - Tujuh tersangka kasus dugaan makar dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Papua ke Rutan Mapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka tiba Balikpapan pada Jumat (4/10) lalu.

Alasan mereka dipindahkan karena masalah keamanan saat persidangan nanti. Ketujuh tahanan politik itu adalah Buktar Tabuni, Agus Kossay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlai, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

"Kami sudah menerima tujuh tersangka dari penyidik Polda Papua pada Jumat 4 Oktober," ucap Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Surya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/10).

Baca Juga: Timika Jadi Wilayah Paling Aman di Papua, TNI Siagakan 300 Prajurit

1. Para tersangka sudah berada di Rutan Mapolda Kaltim

7 Tersangka Kasus Makar di Papua Dipindah, Pengacara: Langgar ProsedurIDN Times/Axel Jo Harianja

Ketujuh tersangka itu merupakan pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Pemindahan mereka tertuang dalam surat bernomor B/076/XRES.1.24/2019/Ditreskrimum.

"Sudah berada di ruang tahanan Mapolda Kaltim. Nantinya mereka akan menjalani sidang dengan penyidik Polda Papua," kata Ade.

Sementara, pemindahan tersangka tersebut rupanya mendapat penolakan dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, selaku pengacara dari Buktar Tabuni dan kawan-kawan.

Sebab, saat pemindahan ketujuh tersangka dari Rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kaltim, penyidik Polda Papua dianggap tidak komunikatif dengan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

"Kami tak diberikan informasi terkait pemindahan tersebut dan mereka tak didampingi oleh penasihat hukumnya," sebut Emanuel Gobay, anggota tim pengacara yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua saat dihubungi IDN Times, Rabu (9/10).

Baca Juga: Timika Jadi Wilayah Paling Aman di Papua, TNI Siagakan 300 Prajurit

2. Sesuai Pasal 85 KUHAP, yang berhak mengusulkan pemindahan adalah ketua pengadilan

7 Tersangka Kasus Makar di Papua Dipindah, Pengacara: Langgar ProsedurDua orang personel Brimob melakukan patroli di Wamena, Papua, pada 8 Oktober 2019. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Terlepas dari itu, kata Emanuel, prinsipnya kebijakan perpindahan pengadilan pemeriksa suatu tindak pidana dari wilayah hukum pengadilan negeri satu ke wilayah hukum pengadilan negeri lain, diatur dalam Pasal 85 UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Acara Pidana atau yang sering disingkat dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Emanuel menerangkan, dalam Pasal 85 disebutkan, saat keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain. Namun kenyataannya tidak demikian.

"Sesuai dengan bunyi Pasal 85 KUHAP di atas, dengan tegas tidak menyebutkan institusi kepolisian sebagai pemohon atau pengusul kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk pengadilan negeri lainnya," terang dia.

3. Status tersangka masih dalam pemeriksaan

7 Tersangka Kasus Makar di Papua Dipindah, Pengacara: Langgar ProsedurANTARA FOTO/Marius Wonyewun Indiana Malia

Emanuel menambahkan, hingga kini status tersangka belum P-21, masih dalam tahap pemeriksaan. Itu sebabnya tindakan penyidik Polda Papua bertentangan dengan Pasal 85 KUHAP, karena belum ada pengusulan dari ketua pengadilan negeri setempat (Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura) atau kepala kejaksaan negeri setempat (Kejaksaan Negeri Jayapura) kepada Mahkamah Agung untuk pemindahan Buktar Tabuni dan kawan-kawannya.

Pun demikian dengan pengusulan dari Mahkamah Agung kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk mengeluarkan penetapan atau persetujuan pemindahan kepada pengadilan negeri lain. Sampai pada pemindahan para tersangka pada 4 Oktober 2019, kata dia, Menteri Hukum dan HAM belum menerbitkan surat penetapan atau persetujuan untuk pemindahan para tersangka. 

"Atas dasar itu secara jelas pemindahan tersebut melanggar prosedur," kata Emanuel.

Baca Juga: Human Rights Watch: Indonesia Harus Selidiki Kerusuhan di Papua

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You