Comscore Tracker

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di Kaltim

Total masih ada 1.735 lubang bekas tambang di Kaltim

Samarinda, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba menyambangi secara mendadak empat konsesi perusahaan pengeruk batu bara di kota Samarinda pada Jumat (9/8). Keempat kongsi itu milik konsesi PT Energi Cahaya Industritama (ECI), PT Nuansacipta Coal Investment (NCI). Kedua perusahaan ini berada di kawasan Bentuas, Palaran. 

Lalu, CV Limbuh yang ada di Mugirejo dan PT Lana Harita Indonesia (LHI) di Sungai Siring, Samarinda Utara. Inspeksi tiba-tiba itu juga diikuti Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Kaltim dan Kantor Pajak Pratama (KPP) Samarinda Ilir.

KPK menyambangi empat konsesi itu sebagai tindak lanjut dari usulan kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum lama ini. Hal itu dinilai tak mengherankan sebab persoalan lubang tambang di Kalimantan Timur sudah menelan puluhan nyawa. Belum lagi masih ada ribuan lubang tambang yang masih menanti untuk diuruk. 

Lalu, apa hasil temuan KPK di Kalimantan Timur? 

1. KPK telusuri semrawutnya persoalan reklamasi tambang di Kaltim

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di KaltimIDN Times/Yuda Almerio

Pihak yang datang KPK adalah penasihat Mohammad Tsani Annafari. Kepada media, ia mengatakan wajar saja ia berkunjung ke Kaltim secara diam-diam, hal itu lantaran Kalimantan merupakan wilayah kerjanya. Apalagi ia merupakan koordinator wilayah 7. 

Ia ingin memastikan apakah Samarinda sudah dimonitor dengan baik atau tidak. Sebab sejumlah informasi terkait persoalan tambang di Kaltim sudah didengar oleh pimpinan.

“Ini termasuk laporan dari Komnas HAM beberapa waktu terkait penyelesaian lubang tambang yang terbengkalai. Begitu juga dengan persoalan reklamasi,” kata Tsani ketika ditemui media saat berada di konsesi CV Limbuh, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda pada Jumat kemarin. 

Ia mengatakan, sebenarnya yang menjadi solusi lubang tambang itu sederhana, yakni reklamasi. KPK ingin mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi kendala aksi tersebut tak dilakukan.

KPK menilai apabila dibiarkan tetap menganga, maka hal tersebut akan menimbulkan risiko tinggi bagi warga sekitar.  Apalagi di sekitar area penambangan terlihat ada pemukman warga. Misalkan, lubang tambang PT ECI di lahan pemerintah dan dekat dengan pemukiman. Ia sudah melihat langsung, lubang tersebut memang berisiko tinggi dan harus segera diselesaikan.

“Kami hanya ingin tahu, mengapa tidak dieksekusi (reklamasi)? Memang biayanya terlalu besar? Atau pemilik IUP (izin usaha pertambangan) enggan melakukan?," tutur dia.

Ia pun menyarankan apabila ada perusahaan yang berniat baik dengan menutup lubang tambang, maka media ikut ambil bagian di dalam pemberitaan tersebut. 

"Tapi, kalau ada yang nakal, laporkan saja. Agar Kaltim kita perbaiki bersama," katanya lagi. 

Baca Juga: Komnas HAM Pertanyakan Keseriusan Negara Atasi Perkara Lubang Tambang

2. KPK melarang keras lubang bekas galian tambang ditutup sebelum perkara hukum rampung

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di KaltimIDN Times/Yuda Almerio

Sejauh ini, ia menilai persoalan tambang di Kaltim sangat kompleks. Salah satu yang paling sederhana yakni perusahaan tambang yang IUP-nya dicabut tapi lubang bekas tambang masih tersisa. Selain itu, ada pula pemilik perusahaan yang tidak taat terhadap pajak.

“Ini ruwet sekali. Itu sebabnya diselesaikan persoalan yang mudah dulu, lubang bekas tambang dekat pemukiman,” katanya menekankan.

Pria yang sempat ikut proses seleksi capim KPK itu menyebut, pada dasarnya semua bekas lubang tambang adalah tempat kejadian perkara (crime scene). Itu artinya, liang tersebut tak boleh direklamasi sebelum semua perkara pungkas.

PT ECI sebelumnya hendak menutup lubang bekas tambangnya dengan duit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tapi KPK tak menghendaki itu terjadi.

“Kami melarang keras. Yang berbuat siapa, kok pemerintah yang menutup,” ujar dia.

Selain itu, Tsani mengatakan apabila lubang itu ditutup, maka bukti yang menunjukkan kesalahan perusahaan yang bersangkutan juga tidak ada.

3. KPK hanya bertugas sebagai pemantik

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di KaltimIDN Times/Yuda Almerio

Kendati bersikap garang namun Tsani menyadari posisi KPK tak bisa menindak langsung adanya temuan lubang bekas galian tambang yang masih menganga. Lembaga anti rasuah itu hanya bertugas sebagai pemantik bagi entitas terkait, misal penegak hukum, polisi, jaksa atau petugas pajak. “Kami gak mau mengawasi biar yang berwajib saja melaksanakan tugasnya,” ujar Tsani.

Mengenai kunjungan KPK ke Kaltim memang tak pernah terjadwal. “Nanti kalau ada pengumuman bisa bahaya. Didekati pengusaha tambang nanti. Repot jadinya,” katanya kemudian tertawa pelan.

Tsani juga menyinggung perihal lubang tambang di belakang kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim yang kedapatan mengeruk emas hitam beberapa waktu lalu.

“Ini ‘kan aneh. Masak ada tambang di tengah kota tapi dinas terkait tak mendata,” tutur dia. 

4. KPK mengaku heran sebagian besar daratan di Kaltim digunakan sebagai area tambang, tapi hanya diawasi oleh sedikit orang

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di KaltimIDN Times/Yuda Almerio

Lalu, kapan dong KPK bisa masuk? Tsani menjelaskan institusi antirasuah baru bisa ikut terlibat apabila ada dugaan unsur suap atau penyelewengan uang negara dalam praktik itu. Oleh sebab itu, persoalan pengeluaran izin tambang di Kaltim masuk dalam radar KPK. 

Apalagi pengawasan aktivitas penambangan di Kaltim masih terbilang lemah. Sebagai contoh, banyak Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dikeluarkan, tapi individu yang mengawasi hanya jumlahnya hanya 38 orang. 

Data dari Dinas ESDM Kaltim menyebut izin tambang di Bumi Mulawarman—sebutan Kaltim--menembus 5.137.875,22 hektare (ha). Itu artinya pengeruk emas hitam mengambil 40,39 persen daratan provinsi ini.

Dimulai dari IUP yang jumlahnya 1.404 dengan jumlah luasan 4.131.735,59 hektare. Kemudian yang kedua ialah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Izin konsesi tersebut diterbitkan pemerintah pusat. Setidaknya ada 30 PKP2B di Kaltim total lahannya 1.006.139,63 ha. “Dengan izin sebanyak itu, sama saja cari penyakit jika pengawasnya sedikit,” katanya. 

5. Masih ada 1.753 lubang bekas galian tambang yang menganga di Kaltim

Masih Banyak Galian Tambang, KPK Tiba-Tiba Gelar Sidak di KaltimJatam.org

Sementara, data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menunjukkan setidaknya ada 1.735 lubang bekas tambang batu bara yang masih menganga. Ribuan lubang itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kaltim.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terdapat 842 lubang. Lalu Kota Tepian Samarinda menyusul dengan 349 lubang. Sementara di Kabupaten Kutai Timur terdapat 223 lubang. Lubang-lubang tersebut merupakan eks tambang mau pun tambang yang saat ini masih berproduksi. Dengan demikian, apakah ada unsur kesengajaan dari perusahaan atau kelalaian dari pemerintah sehingga korban lubang bekas tambang ini bertambah?

“Nanti kami lihat lagi, case by case. Tentunya kerugian yang gak tergantikan itu kehilangan nyawa sanak saudara,” kata Tsani. 

Baca Juga: Samarinda Jadi Proyek Percontohan Reklamasi Lubang Tambang Batu Bara 

Topic:

  • Santi Dewi

Berita Terkini Lainnya