Rakerpro P3MD Akan Bahas Digitalisasi dan Keuangan Desa yang Sehat

Strategi Pemda Provinsi Jabar berinovasi akan dibicarakan

Kota Bandung, IDN Times – Sehari menjelang Rapat Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menyiapkan materi yang akan fokus peserta Rakerda.

Rakerpro P3MD rencananya akan digelar Pemda Provinsi Jabar di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari Nomor 73, Kota Bandung, Rabu (15/5/19).

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dedi Supandi, hal yang akan banyak dibicarakan dalam raker ialah strategi Pemda Provinsi Jabar dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kemajuan di desa.

1. Pemda Provinsi Jabar menyiapkan tiga pilar pembangunan desa

Rakerpro P3MD Akan Bahas Digitalisasi dan Keuangan Desa yang SehatIDN Times/Harry Siswoyo

Dedi menjelaskan, ada delapan pokok permasalahan desa antara lain kemiskinan. Menurut Dedi, desa sangat tertinggal dan indeks desa membangun yang masih rendah. Untuk mengatasinya, Pemda Provinsi Jabar menyiapkan tiga pilar pembangunan desa yang akan dilakukan lima tahun ke depan.

Pertama adalah digitalisasi layanan desa. “Seperti Desa Digital, Wi-Fi Gratis, E-samsat, dan Patriot Desa,” ujar Dedi Supandi ketika dikonfirmasi, Selasa (14/5/19).

Pilar kedua, One Village One Company (OVOC), yakni mewujudkan satu desa satu BUMDes. “Setelah sudah dibentuk BUMDes di tiap-tiap desa, nanti ke depan kita buat BUMDes holding,” tutur Dedi.

Sementara itu, pilar ketiga ialah gerakan membangun desa, seperti program Sapa Warga, Posyandu Juara, Satu RW Satu HP, serta program yang mengarah untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. “Ada juga program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) yang waktu dekat kita juga akan diluncurkan,” tutur Dedi.

2. Menurut Dedi, akar permasalahan yang ada di desa bukanlah kemiskinan

Rakerpro P3MD Akan Bahas Digitalisasi dan Keuangan Desa yang SehatFacebook.com/AniesBaswedan

Selain Maskara, pada Rabu (15/5/19), di Sabuga, Bandung, 2.670 CEO BUMDes se-Jawa Barat juga akan dikukuhkan Gubernur Ridwan Kamil. “CEO BUMDes dibutuhkan untuk mengubah dan mengelola BUMDes, sehingga ada beberapa orang dari tiap desa yang akan menjadi center exellence,” kata Dedi.

Menurut Dedi, CEO BUMDes juga dituntut menggali potensi desa karena akar permasalahan yang ada di desa bukanlah kemiskinan, melainkan potensi desa yang dijauhkan dari masyarakat sehingga berdampak pada kemiskinan warganya. “Program ini sangat didukung oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Makanya, ini menjadi pilot project nasional,” kata Dedi.

Dedi berharap berbagai program yang sudah dan akan berjalan dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Mudah-mudahan, Jabar Juara Lahir Batin dengan desa juara dapat terwujud,” kata Dedi.

3. Pencairan nontunai cegah korupsi

Rakerpro P3MD Akan Bahas Digitalisasi dan Keuangan Desa yang Sehatkabbarriau.com

Sebagai rencana aksi mencegah penyalahgunaan anggaran yang masuk ke rekening desa, Pemda Provinsi Jabar juga akan memperkenalkan sistem pencairan nontunai untuk dana bantuan keuangan baik dari provinsi maupun pusat.

Dedi Supadi menjelaskan, selama ini pencairan dana bantuan desa yang dilakukan secara manual rawan disalahgunakan oknum desa. Saat ini Pemda Provinsi Jabar sudah menerapkan pencairan uang dalam bentuk giro yang disesuaikan dengan progres pekerjaan di sejumlah desa.

“Jadi, misalnya giro ini diperuntukkan bagi pembangunan jalan, dengan kebutuhan segitu, ya silakan diambil segitu,” kata Dedi.

Praktik yang kerap terjadi juga ialah saat pergantian kepala desa yang sudah mapan. Jika calon petahana kalah, rekening desa sering hilang yang otomatis aset desa pun ikut raib. “Ini yang membuat desa menjadi nol lagi. Kalau pola giro tidak hilang, cuma ganti spesimen tanda tangan,” kata Dedi.

Agar mekanisme ini dapat berjalan baik, Pemda Provinsi Jabar akan memberikan pembelajaran kepada aparatur desa agar tidak kesulitan mencairkan giro. “Walaupun tahun ini belum masuk pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang diharuskan. Nanti Desember kita evaluasi, jika efektif lebih cepat lebih baik untuk diterapkan,” kata Dedi

Dedi menyebutkan, sudah ada beberapa desa yang menerapkan pencairan melalui giro. “Sekarang sudah ada beberapa desa sudah menerapkan seperti di Cirebon,” tuturnya.

Topik:

  • Ezri T Suro

Berita Terkini Lainnya