Ketua KTNA: Masih Parsial, Data Beras BPS Bisa Ciderai Petani
Kemenpar/IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi beras masih menjadi sorotan banyak pihak, guys. Kali ini, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir turut angkat suara. Winarno menilai produksi beras pada 2018 masih parsial karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
“BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi, dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area.red). Data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini,” ungkapnya saat dimintai keterangan, Rabu (31/10).
1. Tahun 2017, BPS tidak merilis data beras
national.kontan.co.idWinarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya, BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survey yang dilakukan Succofindo. Pada Juni 2017, Succofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.
“Jika kita menggunakan data hasil survey Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka, total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya, data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementan sebelumnya,” ungkap Winarno.
2. Winarno nggak memperdebatkan data BPS
Jitunews.comLebih lanjut, Winarno memastikan pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, dirinya mengkhawatirkan data BPS bisa menciderai petani. “Oke lah kita menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang. Tapi, petani saat ini posisinya diinjak dan dicekik,” tandasnya.
3. Bulog menggunakan harga pembelian pemerintah
KemenparBulog, menurut Winarno kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.
“Bulog menggunakan instrument itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya, harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu, pemerintah menyebutkan harus import. Padahal barang itu sebetulnya ada,” keluh Winarno.
Untuk itu, Winarno mengharapkan BPS lebih bijak dalam merilis data. Jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka. “Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani,” tegas Winarno.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
