Buka Festival Pesona, Wamen LHK: Hutan Sosial Berikan Hasil yang Baik
IDN Times/KLHK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Program Hutan Sosial (PS) akan makin dipercepat laju realisasinya. Kolaborasi dan sinergitas para pihak serta upaya "jemput bola" menjadi cara yang akan dioptimalkan untuk mewujudkannya.
Saat ini program (PS) yang memberikan akses kelola kepada 777.789 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola 6.112 SK atau total sekitar 3,436 juta hektare. Dengan upaya percepatan ini diharapkan target pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta ha akan tercapai.
Untuk menyinergikan para pihak sekaligus mempromosikan hasil-hasil serta mengangkat kisah sukses mengelola hutan sosial sebelum dan setelah mendapatkan legalisasi melalui program PS, KLHK menyelenggarakan Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) yang bertema "Memakmurkan Rakyat Kini dan Nanti" pada 27-28 November 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada 27-28 November 2019.
Wakil Menteri LHK (Wamen) Alue Dohong membuka Festival PeSoNa pada Rabu (27/11). Dalam sambutannya, Wamen Alue Dohong menyatakan program PS yang berjalan sejak pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hasil yang baik meskipun perlu lebih dioptimalkan untuk mencapai target pada pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta ha.
Wamen Alue juga berpesan bahwa penyelenggaraan Festival PeSoNa ialah ajang kolaborasi para pihak untuk menyukseskan program PS. Wamen Alue Dohong juga mengingatkan program PS merupakan kerja KLHK -sebagai penginisiasi program- dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, seperti dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PDT, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian KKP, LSM, Pokja Pemerintah Provinsi, akademisi, dan dunia usaha.
"Kita harus bekerja lintas sektoral, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, harus dapat bersinergi agar program dapat berhasil dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara efektif," ujar Wamen Alue Dohong.
1. Percepatan realisasi program hutan sosial harus dilakukan
IDN Times/KLHKKe depan Wamen LHK juga berpesan agar percepatan realisasi program PS harus dilakukan. "Ke depan perlu dilakukan upaya lebih besar, seperti melakukan kerja bersama jemput bola turun ke lapangan menyambut masyarakat, dengan tentunya harus lebih banyak melibatkan pemda, KPH, LSM, Pokja Provinsi, dan UPT KLHK," ujar Wamen Alue Dohong.
Wamen LHK menekankan, setelah izin PS diperoleh masyarakat, harus memastikan akses kelola hutan oleh masyarakat tersebut dapat bermanfaat dan menyejahterakan.
Editor’s picks
"Perkembangan kelompok PS harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangannya, seperti apakah sudah punya business plan sendiri yang baik dan apakah sudah dapat mengakses permodalan untuk pengembang usaha," ujar Wamen.
2. Sinergi KLHK dengan beberapa kementerian juga telah dilakukan untuk perhutanan sosial
IDN Times/KLHKSejalan dengan arahan Wamen, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menyampaikan bahwa setelah izin diberikan, upaya selanjutnya ialah membina kelompok tani yang diawali pembinaan awal melalui pendampingan penyuluh dalam bidang kelembagaan yang berbadan hukum, tata kelola hutan, dan tata kelola usaha dengan melakukan kegiatan ekonomi produktif melalui hasil usaha bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan wisata dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS).
“Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk pendampingan kelembagaan dan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pendampingan teknis produksi agroforestry/silvofishery serta pengembangan produk dengan Himbara dan BUMN,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, hingga 26 November 2019 terbentuk 5.208 KUPS yang tersebar di 33 provinsi dengan kategori tahap awal (blue) sebesar 3.441 (66,07%), tahap moderat (silver) sebesar 1.286 (24,69%), tahap maju (gold) sebesar 433 (8,31%), dan tahap mandiri (platinum) sebesar 48 (0,92%).
KUPS yang memperoleh predikat Platinum dan Gold telah diarahkan Wamen LHK agar dapat dijadikan inspirasi oleh KUPS lainnya agar lebih baik lagi kinerjanya. "Saya sarankan kepada Pak Dirjen PSKL untuk yang level Platinum dan Gold untuk dijadikan inspirasi kepada kelompok lainnya untuk memotivasi agar dicontoh untuk dilakukan di kelompoknya," urai Wamen.
3. KLHK juga akan memberikan penghargaan kepada tokoh hutan sosial pada Festival PeSoNa
IDN Times/KLHKPada pembukaan Festival PeSoNa juga hadir Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, perwakilan pejabat tinggi K/L, dan pemerintah daerah, direksi/pimpinan BUMN, akademisi, aktivis, dan para pelajar/mahasiswa, serta para perwakilan pengurus kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dari seluruh Indonesia.
Dalam rangkaian Festival PeSoNa hari kedua akan disampaikan penetapan keputusan dan penghargaan kepada Tokoh Hutan Sosial. Dari hasil penilaian tim juri terhadap calon yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan verifikasi lapangan. Tim Juri menyepakati untuk Penerima Apresiasi Tokoh Hutsos 2019 akan diberikan kepada 9 (sembilan) Tokoh Hutan Sosial, dan 4 (empat) Tokoh Penggerak (level kebijakan), 4 (empat) Tokoh Penggerak Level Pendamping Tapak, dan 3 (tiga) Tokoh Penggerak Level Microfinance.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
