KLHK Dukung OECD Bantu Indonesia Telaah Kebijakan Pertumbuhan Hijau
IDN Times/Ezri TS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan ekonomi dan sosial Indonesia begitu pesat. Dari hal tersebut, ke depan tantangan dari berbagai hal pun akan ditemui. Salah satunya tekanan dari lingkungan yang dapat mengancam pembangunan dan kesejahteraan penduduk.
Demi menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia bermitra dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melalui dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemitraan OECD dan KLHK saling menguntungkan dalam Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau (Green Growth Policy Review/GGRP).
"Saya berharap hasil kajian dan rekomendasi OECD GGPR Indonesia akan membantu kita untuk memperkuat dan meningkatkan aksi dalam mengatasi tantangan dan menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau secara lebih efektif dan efisien," tutur Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam sambutannya di acara Peluncuran Dokumen GGRP of Indonesia, Rabu (10/7).
1. OECD memberikan penilaian dan rekomendasi kebijakan
IDN Times/Ezri TSOrganisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bekerja sama dengan 32 negara anggotanya mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkaitan dengan globalisasi. Dalam hal ini, OECD mendukung pemerintah dalam merespons perkembangan dan permasalahan baru.
"OCED GGPR Indonesia memberikan penilaian independen yang berbasis bukti, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membantu pemerintah Indonesia memastikan bahwa pertimbangan pertumbuhan hijau diintegrasikan ke dalam perencanaan yang relevan, kebijakan ekonomi dan sektoral, serta selaras dengan lanskap sosial dan etno-budaya yang ada di Indonesia," tutur Menteri Siti.
2. Beberapa rekomendasi utama dalam dokumen OECD GGPR
IDN Times/Ezri TSMenteri KLHK mencatat beberapa rekomendasi utama yang dimuat dalam dokumen OECD GGPR Indonesia, antara lain terus membangun kapasitas, terutama di antara otoritas provinsi dan kabupaten untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang terkait, serta memastikan koherensi antara tujuan pengembangan sektoral dan tujuan pembangunan berkelanjutan
Selain itu, memanfaatkan instrumen berbasis pasar dengan lebih baik. Secara khusus, gunakan pajak untuk mendorong produksi dan konsumsi kegiatan dan produk yang lebih ramah lingkungan serta melanjutkan berbagai kebijakan dan aksi inisiatif yang mendukung penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, termasuk perhutanan sosial.
3. Beberapa stakeholder berkontribusi pada kajian ini
IDN Times/Ezri TSMenteri KLHK pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk tim OECD, kementerian dan lembaga yang terkait, khususnya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, KLHK dan Bappenas, dan segenap pihak, yakni pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, yang telah terlibat dan berkontribusi terhadap pelaksanaan kajian tersebut.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
