KLHK Ukir Prestasi Melalui Tiga Inovasi Pelayanan Publik

Jakarta, IDN Times - Tiga inovasi pelayanan publik KLHK meraih penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), yakni SVLK, SIPONGI, dan PROPER. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Gumaya Tower, Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (18/7).

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional, yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Sementara itu,  PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) menjadi dua dari 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini. 

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah, serta Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman, hadir dalam pemberian penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Syafruddin. 

"KLHK di tahun 2019 memperoleh dua penghargaan KIPP Top 99, yaitu PROPER dan SIPONGI. Di tahun ini juga kita mendapatkan penghargaan atas inovasi di 2018, yaitu SVLK yang dilombakan di tingkat internasional bersama 21 inovasi lainnya yang masuk Top 99 di tahun 2018 yang lalu," ujar Bambang memberikan keterangan seusai acara.

Bambang menambahkan jika prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik, terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan ini juga menjadi sebuah sarana serta pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK.

Selanjutnya, KLHK pada ajang KIPP sudah tiga kali berturut-turut masuk TOP 99, yaitu pada 2017, 2018, dan 2019. Atas prestasi tersebut, Bambang mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya, yang terus memberikan semangat kepada jajaran ASN KLHK agar semakin berorientasi melayani publik.

"Ternyata hari ini kita semua bisa merasakan manfaatnya. Sukses untuk kita semua dan tentunya sukses untuk Ibu Menteri LHK," pungkas Bambang.

1. KIPP bertujuan menjaring, mendokumentasikan, dan mempromosikan inovasi percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyelenggaraan KIPP bertujuan menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kompetisi ini juga sebagai apresiasi dan penghargaan bagi inovasi-inovasi yang terjadi pada penyelenggara pelayanan publik. Pada 2019, KIPP mengambil tema "Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". 

Ada sembilan kategori yang masuk dalam KIPP. Kategori tersebut ialah pengentasan rakyat dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. 

Sementara itu, ada enam kriteria inovasi dalam KIPP Tahun 2019, yaitu inovasi harus bermanfaat terhadap masyarakat, memiliki nilai kebaruan, efektif, dapat ditransfer, dan berkelanjutan.

"KIPP diselenggarakan sejak tahun 2014 dan sejak saat itu hingga penyelenggaraannya di tahun ini trennya selalu meningkat. Puncaknya di  tahun ini, yaitu 330 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melahirkan 3.156 inovasi. Total dari tahun 2014 sampai sekarang sudah didaftarkan sebanyak 13.214 inovasi pelayanan publik dari seluruh Indonesia," ujar Menteri Syafruddin.

Sejalan dengan hal tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pun menyatakan bahwa saat ini pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus selalu berpikir dan berupaya mereformasi cara kerjanya demi mewujudkan pelayanan kepada publik yang semakin baik.

Hal itu menurutnya karena ekspektasi publik yang semakin tinggi atas kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik. Pemerintah harus memenuhi ekspektasi itu agar masyarakat puas dan merasa terlayani dengan baik.

2. Tiga inovasi KLHK yang meraih penghargaan memiliki keunggulan

Tiga Inovasi KLHK yang masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 memiliki keunggulan dalam kategori perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga menjadi unggulan dalam KIPP. SVLK dengan instrumen implementasinya berupa SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi menjawab tantangan global perdagangan kayu legal. 

Sistem informasi yang dikembangkan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan platform online untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu (Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT), sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.

SIPONGI yang dikembangkan Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) merupakan hasil pemikiran terkait efektivitas pengolahan dan pengumpulan data yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya, yaitu dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN), dan NOAA (ASMC), serta data cuaca dari BMKG. 

Data dalam SIPONGI lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Datanya juga diselaraskan setiap 30 menit sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya). Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat sehingga tindakan pemadaman dini dapat dilakukan sebelum kebakaran tersebut menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. 

Akan tetapi, tentu kebijakannya juga harus diikuti dengan bagaimana tata kelola atau good governance dan tata pengelolaan di lapangan yang terjadi, serta ditambah dengan pelibatan aktif peran serta masyarakat.

SIPONGI berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilege berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personel di lapangan. 

Sementara itu, public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kebakaran hutan dan lahan melalui akses call centre maupun jaringan media sosial yang mendukung, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Website SIPONGI yang dapat diakses setiap saat di alamat: http://sipongi.menlhk.go.id. 

SIPONGI telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian karhutla terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut. Negara-negara di dunia dapat mempelajari sistem pengendalian karhutla Indonesia, termasuk di dalamnya terkait dengan sistem SIPONGI melalui Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia yang terletak di Bogor.

Kemudian PROPER yang dikembangkan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) merupakan sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini PROPER terus dikembangkan dan telah mengadopsi perubahan paradigma dalam penilaiannya, yaitu dengan pengembangan kriteria yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, penurunan emisi, pemanfaatan limbah B3 dan non-B3, efisiensi air, penurunan beban pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

PROPER juga melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus secara internal. Salah satunya ialah aplikasi SIMPEL. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam membuat pelaporan, mengurangi biaya cetak dan antar laporan. 

Selain itu, untuk mengurangi dampak ke lingkungan dan memastikan upaya perbaikan yang perlu dilakukan, PROPER menerapkan konsep Life Cycle Assessment (LCA). Melalui LCA perusahaan wajib menghitung dampak lingkungan yang ditimbulkannya, mulai penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai produk tersebut di tingkat konsumen dan bahkan pada saat produk tersebut harus dibuang ke lingkungan. 

PROPER telah berjalan dan diterima dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di berbagai daerah PROPER diadopsi dengan nama PROPERDA. Di tingkat nasional, PROPER digunakan Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai risiko pemberian kredit perbankan, dan pada tingkat dunia, Tiongkok, India, dan Ghana mengadopsi PROPER sebagai instrumen pelaksanaan penataan. World Bank pada 2011 dalam terbitan Research Working Paper World Bank menyatakan PROPER merupakan pionir di Asia.

Acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Kepala LAN, Gubernur Jawa Timur, Kepala BPJS Kesehatan, dan para bupati/wali kota serta pejabat tinggi kementerian/lembaga baik pusat maupun daerah.