Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SKhN Lewat Bosda 

Pendidikan gratis dongkrak angka partisipasi murni sekolah

Serang, IDN Times - Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh (Sekolah Khusus) Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada 2018, Pemprov Banten menganggarkan Bosda sebesar Rp400 miliar. 

Total Bosda dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional. Untuk siswa SMA, total Bosda ditambah BOS yang diterima per siswa sebesar Rp5 juta. Sementara itu, untuk siswa SMK total Bosda ditambah BOS yang diterima per siswa sebesar Rp5,4 juta.

Pada 2019, Pemprov Banten mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk penganggaran Bosda, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu sebesar Rp970,47 miliar untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.

Program pendidikan gratis mampu mendongkrak angka partisipasi murni sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada 2017, angka partisipasi murni sekolah sebesar 60,05 naik menjadi 62,02 di 2018. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang pada 2017 selama 8,53 naik menjadi 8,62 pada 2018.

Untuk infrastruktur pendidikan, pada 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah, sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.

1. Pelaksanaan sistem zonasi agar kualitas dan fasilitas setiap sekolah merata

Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SKhN Lewat Bosda IDN Times/Pemprov Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan bahwa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tidak ada masalah berarti. Terjadinya kerumunan di hari pertama PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi menurutnya masih kondisi wajar. 

Gubernur WH pun sempat mengumpulkan para Kepala SMA/SMK Negeri Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk antisipasi dan berikan solusi permasalahan PPDB 2019. "Sistem zonasi ini kan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, kendalanya sekolah terbatas, tapi animo masyarakat besar," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Andika Hazrumy turut memantau PPDB 2019 dengan meninjau langsung PPDB 2019 di SMAN 1 Kota Serang dan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, PPDB 2019 ada kemajuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan sistem zonasi untuk melebur sekolah favorit agar sekolah-sekolah merata kualitas dan fasilitasnya," pungkasnya.

Topik:

  • Marwan Fitranansya

Berita Terkini Lainnya