Dirjen Toto: Road Map Pengembangan Panas Bumi Harus Tunjukkan Target
IDN Times/EBTKE
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan pemangku kepentingan terkait saat ini sedang menyusun road map pengembangan panas bumi Indonesia tahun 2019-2030 untuk mencapai target pengembangan EBT dan bauran energi nasional. Sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target bauran energi, target pengembangan energi panas bumi ialah sebesar 7.241,5 MW.
1. Pengembangan energi panas bumi memiliki nilai ekonomis atau bisnis dan nilai pengurangan emisi karbon
ucsusa.orgDirektur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), F.X Sutijastoto selaku penanggung jawab penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi mengungkapkan bahwa pengembangan energi panas bumi tidak saja memiliki nilai ekonomis atau bisnis pengembangan panas bumi, tetapi juga nilai pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, penyusunan road map panas bumi dilaksanakan secara detail baik dari evaluasi teknis, evaluasi keekonomian, maupun tata waktu masing-masing proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Harapannya road map ini benar-benar mendorong pengembangan panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, road map ini secara kerangka dasarnya harus menunjukkan target Commercial Operation Date (COD) dari proyek-proyek yang ada dan juga rencana produksinya,” tutur Dirjen Toto saat Pemaparan Draft Buku Road Map Pengembangan Bumi Indonesia 2019-2030, Selasa (14/05).
2. Road map yang disusun nanti perlu mampu menjawab isu-isu global
IDN Times/EBTKEPenyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi sendiri dimulai sejak 12 April 2019 melalui beberapa Focus Group Discussion (FGD) yang terbagi dalam empat tema, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Sumber Daya dan Penggunaan Teknologi; Pokja Evaluasi Finansial dan Keekonomian; Pokja Evaluasi Regulasi, Perizinan, Insentif dan Kelembagaan lain; serta Pokja Evaluasi Penerimaan Masyarakat dan Isu Sosial yang beranggotakan Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan), PT. PLN (Persero), Perusahaan Pengembang Panas Bumi, dan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API).
Editor’s picks
Dalam kesempatan ini, Dirjen Toto menyampaikan pentingnya pengelompokan proyek-proyek sesuai dengan kategori proyek PLTP, yaitu proyek eksisting, proyek pipeline, dan proyek potensial. Selain itu, penting pula elaborasi hasil diskusi masing-masing Pokja sehingga road map yang disusun nanti mampu menjawab isu-isu global, terutama hubungan antara potensi panas bumi dan teknologi yang dimanfaatkan.
"Kalau bisa juga, perlu disampaikan mengapa panas bumi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Apakah panas bumi di Indonesia membutuhkan teknologi yang lebih kompleks, yang lebih mahal dibandingkan dengan teknologi tempat lain," ujar Dirjen Toto.
3. Penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi juga harus membahas hal-hal terkait di luar lingkup nasional
vox.comMenurut Dirjen Toto, penyusunan Road Map Pengembangan Panas Bumi juga harus membahas hal-hal terkait di luar lingkup nasional dan memuat Quick Win untuk proyek eksisting.
“Tahun ini, IRENA mengeluarkan laporan mengenai biaya-biaya pembangkit tenaga listrik dari EBT. Ternyata di dalam lapangan IRENA, panas bumi bisa 7 sen/kWh. Nah hal-hal seperti ini seharusnya masuk di dalam pembahasan. Ya bisa saja kita sampaikan bahwa kalau dari sisi resources, sebenarnya sebagian garis besar sudah dikuasai di dalam wilayah kerja,” tutur Toto.
Menurut Dirjen Toto, Quick Win tersebut akan menjelaskan upaya-upaya yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas proyek eksisting.
"Karena saya lihat, terutama di BUMN kalau kita bisa kembangkan full capacity, kelihatannya bisa mencapai 50 persen dari kapasitas potensi. Nah ini yang coba dielaborasi di road map ini,” tuturnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
