Dirjen Toto: COD PLTP Lumut Balai Unit 1 Segera Terlaksana

Lumut Balai, IDN Times - Pada Senin (1/7/2019), Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), FX Sutijastoto, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung progres percepatan Commercial Operation Date (COD) PLTP Lumut Balai Unit 1 55 MW. COD tersebut sebelumnya direncanakan pada Juli 2019. Namun, karena mengalami kemunduran, saat ini COD diharapkan dapat dilakukan pada Agustus 2019.

"Kita berharap semoga COD PLTP Lumut Balai Unit 1 sebesar 55 MW dapat segera terlaksana, sehingga kapasitas terpasang di Indonesia dapat menjadi 2.003,5 MW dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat daerah," ujar Dirjen Toto.

Tak hanya Dirjen EBTKE, tim Direktorat Panas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) selaku pengembang PLTP Lumut Balai, dan PT PLN (Persero) juga turut hadir pada kunjungan kerja tersebut.

1. Salah satu upaya PT PGE meningkatkan kapasitas terpasang ialah mempercepat COD Lumut Balai Unit 1

Pemerintah melalui rencana umum energi nasional (RUEN) telah menetapkan target pengembangan panas bumi sebesar 7.242 MW pada tahun 2025 dengan kapasitas terpasang hingga Juni 2019 sebesar 1948,5 MW (baru 26% dari target). Hingga Juni 2019, PT PGE merupakan salah satu pengembang panas bumi terbesar di Indonesia. Sampai saat ini kapasitas terpasang yang berasal dari PGE Own Operation mencapai 617 MW yang terdiri atas PLTP Kamojang (235 MW), PLTP Ulubelu (220 MW), PLTP Lahendong (120 MW), PLTP Karaha (30 MW), dan PLTP Sibayak (12 MW).

Selain itu, kapasitas terpasang dari PLTP yang dikelola melalui mekanisme Join Operation Contract (JOC) PT PGE dengan kontraktor sebesar 1.198 MW yang terdiri atas PLTP Salak (377 MW), PLTP Darajat (271 MW), PLTP Wayang Windu (220 MW), dan PLTP Sarulla (330 MW). Dengan demikian, total kapasitas terpasang dari WKP yang dikelola PT PGE sebesar 1.815 MW atau 93% dari total kapasitas terpasang di Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas terpasang tersebut, salah satu upaya PT PGE ialah mempercepat COD Lumut Balai Unit 1 sebesar 55 MW pada 2019. Pada awalnya, COD Lumut Balai Unit 1 ini ditargetkan pada Desember 2018, tetapi terdapat beberapa kendala yang menyebabkan COD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019.

Beberapa kendala pelaksanaan COD tersebut ialah terbatasnya area untuk lokasi pembangkit mengingat WKP Lumut Balai umumnya merupakan topografi tinggi dan curam sehingga membutuhkan mitigasi potensi landslide yang cukup kompleks, backfeeding yang tidak dapat segera dilakukan, dan belum terselesaikannya kesiapan infrastruktur jaringan transmisi.

2. Kementerian ESDM melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengawasan untuk proyek PLTP Lumut Balai

Pada saat kunjungan kerja itu, Dirjen Toto menuturkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan beberapa upaya pembinaan dan pengawasan untuk proyek PLTP Lumut Balai. Hal itu antara lain: (1) monitoring progress melalui laporan bulanan dan triwulanan serta RKAB tahunan; (2) monitoring keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan; (3) monitoring pengawasan langsung ke lokasi; dan (4) rapat fasilitasi antara PT PGE dan PT PLN terkait dengan percepatan COD PLTP Lumut Balai.

Untuk percepatan COD Lumut Balai dan proyek-proyek EBT lainnya, khususnya panas bumi, pihak terkait merekomendasikan beberapa hal, di antaranya mendorong PT PLN agar segera melakukan upaya percepatan penyelesaian permasalahan lahan pada jaringan transmisi 150 kv dan ROW pada SUTET 275 kv Lahat-Lumut Balai.

Dirjen Toto juga menyarankan harus ada pengoptimalan program Sinergi BUMN untuk meningkatkan investasi, misalnya melalui joint development program. Selain itu, perlu dilakukan pula sosialisasi oleh Direktorat Panas Bumi untuk area-area proyek PLTP, khususnya pada area yang menghasilkan PNBP dan bonus produksi kepada masyarakat daerah sekitar dengan melibatkan pemda dan akademisi.

Tak hanya itu, Dirjen Toto pun menuturkan pentingnya insentif untuk pengembang panas bumi, di antaranya penggantian/reimbursement kepada pengembang panas bumi atas biaya pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan) yang seharusnya dilakukan pemerintah. Hal itu diupayakan untuk mendongkrak investasi panas bumi.

"Upaya-upaya percepatan COD tersebut dilaksanakan untuk memastikan perkembangan pelaksanaan pembangunan PLTP agar sesuai dengan target COD. Dengan terlaksananya COD sesuai dengan jadwal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan alokasi penerimaan negara dan penerimaan daerah dari setoran bagian pemerintah dan bonus produksi," tandasnya.