Gabungan Militer-Sipil Bakal Perintah Sudan Selama 3 Tahun
AP Photo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Seperti yang dijanjikan sebelumnya, pertemuan Dewan Transisi Militer (TMC) dan pihak oposisi Sudan benar-benar membuahkan hasil. Dilansir BBC, sebuah perjanjian resmi diteken antara kedua kubu pada Selasa (14/5) waktu setempat.
Melalui sebuah pengumuman yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, Dewan Transisi Militer telah sepakat menggandeng aliansi oposisi dalam menjalankan roda pemerintahan Sudan. Dalam komite gabungan ini, nantinya TMC akan menduduki dua pertiga dari total 300 kursi dewan legislatif. Selain itu, masa transisi menuju Pemilu demokratis diperpanjang, dari hanya dua tahun menjadi tiga tahun.
Lalu seperti apa fakta-fakta kesepatan Dewan Transisi Militer (TMC) dan pihak oposisi Sudan? Lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.
1. Perjanjian yang disepakati pada Selasa (14/5) akhiri konflik Dewan Transisi Militer dan aliansi oposisi Sudan
AP Photo"Kami setuju jika periode transisi berjalan selama tiga tahun," kata Letnan Jenderal Yasser al-Atta, salah satu anggota Dewan Transisi Militer kepada awak media seperti dilansir oleh kantor berita AFP.
Atta mengatakan sejumlah kesepakatan penting seperti rincian pembagian kekuasaan, serta pembentukan lembaga penguasa berikutnya (Dewan Kedaulatan) akan ditandatangani dengan organisasi yang membawahi seluruh gerakan protes, Alliance for Freedom and Change, dalam jangka waktu satu hari.
"Kami bersumpah bahwa perjanjian ini akan selesai sepenuhnya dalam waktu 24 jam dengan cara yang memenuhi aspirasi rakyat," lanjut Atta.
2. Perjanjian militer-sipil disambut gembira
Editor’s picks
AP PhotoSatea al-Hajj, seorang tokoh oposisi, mengaku gembira dengan dialog yang sempat macet cukup lama dan akhirnya menghasilkan sesuatu. "Titik temu sudah tercapai dan, Insya Allah, kami akan segera mencapai kesepakatan tentang komposisi Dewan Kedaulatan baru yang akan memimpin hingga Pemilu," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
Di sisi lain, aliansi oposisi yang tergabung dalam Declaration of Freedom and Change Forces (DFCF) menyalahkan Dewan Transisi Militer atas terjadinya kasus kekerasan terbaru pada Senin (13/5) kemarin. Peristiwa tersebut sempat dikhawatirkan akan mengganggu proses negosiasi.
Akan tetapi Madani Abbas Madani, tokoh oposisi lainnya, mengatakan pada Rabu (15/5) jika kelompok 'kontra-revolusioner' yang tidak senang dengan progres dialog militer-sipil adalah pihak yang bertanggung jawab.
3. Pecahnya kekerasan pada Senin (13/5) sempat mengkhawatirkan sejumlah pihak
AFP/Sami MohammedReuters melaporkan jika para demonstran mencurigai peristiwa penembakan di pusat kota Khartoum adalah ulah aparat keamanan yang masih setia kepada presiden terguling Omar al-Bashir. Kelompok tak dikenal melepas sejumlah tembakan ke arah kerumunan massa, menewaskan lima orang termasuk salah satu perwira militer.
Selama 30 tahun cengkeraman pemerintahannya, al-Bashir memang membentuk sejumlah kelompok keamanan bayangan yang terdiri dari beberapa faksi paramiliter.
Baca Juga: [LINIMASA] Fakta dan Data Arus Mudik Lebaran 2019
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
