Junta Militer Myanmar Sebut 'Kabinet Tandingan' Sebagai Teroris
Demo menentang kudeta junta militer di Myamar yang digelar pada 14 Februari 2021. (Wikimedia Commons/MgHla (aka) Htin Linn Aye)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyidaw, IDN Times - Rezim junta militer Myanmar menyatakan "kabinet tandingan" Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG) sebagai kelompok teroris. Figur lembaga tersebut mayoritas berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan.
Dalam pernyataan yang dibacakan dalam siaran stasiun televisi nasional MRTV, Sabtu malam (8/5/2021), pihak militer menyebut NUG berada di balik banyak "aksi meresahkan" selama beberapa pekan terakhir.
"Tindakan mereka menyebabkan begitu banyak terorisme di banyak tempat," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Reuters. "Ada bom, kebakaran, pembunuhan, dan ancaman yang menghancurkan mekanisme administrasi pemerintah," sambungnya.
1. Kabinet NUG disebut oleh rezim junta militer berada di balik banyak "aksi meresahkan"
Beberapa tokoh pemimpin kabinet tandingan Myanmar yakni National Unity Government (NUG). (nugmyanmar.org)Dalam pernyataan serupa, NUG yang dibawahi oleh pemerintahan eksil bernama Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) berpotensi dijerat undang-undang anti-terorisme. UU tersebut tak cuma melarang keanggotaan, bahkan juga segala kontak dengan kelompok yang telah diberi label "teroris."
Ini seolah menjadi fase baru dari aksi protes yang mengguncang Myanmar sejak awal Februari 2021. CRPH pada 1 Maret silam menyatakan bahwa lembaga eksekutif junta militer yaitu State Administration Council --yang dibentuk pasca penangkapan Aung San Suu Kyi-- sebagai teroris lantaran "aksi keji" terhadap rakyat sipil tak bersenjata.
Pada Rabu pekan lalu (5/5/2021), The Diplomat melaporkan bahwa NUG akan membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat. Tujuannya yakni melancarkan "revolusi bersenjata melawan junta militer."
2. Pihak NUG sedang getol mencari dukungan dari dunia internasional
Demo menentang kudeta junta militer di Myamar yang digelar pada 14 Februari 2021. (Wikimedia Commons/MgHla (aka) Htin Linn Aye)Editor’s picks
Baca Juga: Pemberontak KIA Jatuhkan Helikopter Militer Myanmar
Dibentuk pada 16 April 2021, kabinet NUG berisi anggota parlemen yang terpilih pada Pemilu 2020. Di antaranya termasuk Win Myint dan Aung San Suu Kyi, pentolan partai NLD, yang masih berstatus tahanan rumah. Turut pula figur dari sejumlah kelompok etnis dan tokoh aksi protes. Tetapi, hampir semua anggota NUG saat ini sedang bersembunyi atau berada di pengasingan.
NUG sedang getol-getolnya mencari pengakuan dari dunia internasional. Salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC). Pada 19 April lalu, mereka mendesak PBB segera mengakui NUG.
Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) sempat meminta ASEAN mengundang NUG ke KTT khusus masalah Myanmar di Jakarta pada 24 April silam. Tetapi, ASEAN tak menggubris. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala pemerintah de facto Myanmar, tetap datang dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.
3. Demonstrasi berujung tewasnya warga sipil masih terus terjadi
Demo menentang kudeta junta militer di negara bagian Kayin, Myanmar, pada 9 Februari 2021. (Wikimedia Commons/ninjastrikers)Meski ASEAN telah menelurkan keputusan bersama, masalah dalam negeri Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda segera reda. Sabtu kemarin (8/5/2021), demonstrasi massa pro-NUG digelar di beberapa kota termasuk Yangon.
Dalam kurun waktu lebih dari dua bulan, Negeri Seribu Pagoda diwarnai pertumpahan darah. Menurut kelompok aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). hingga Sabtu (8/5/2021) sudah ada 3.813 orang ditahan serta 776 warga sipil terbunuh. Tetapi, rezim junta militer membantah data tersebut. Mereka mengatakan sedikitnya ada lebih dari 20 anggota pasukan keamanan yang tewas selama masa protes.
Di sisi lain, militer Myanmar sedang terlibat kontak senjata dengan kelompok pemberontak berbasis etnis di daerah perbatasan. Sejumlah faksi bersenjata mengambil sikap memihak pada pengunjuk rasa.
Baca Juga: Dituduh Sebar Hoaks, Jurnalis Jepang Dituntut Junta Myanmar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
