ASEAN Capai Konsensus soal Krisis Myanmar, Ini Respons Pemimpin Junta
Pengunjuk rasa memakai topeng mirip pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, memperlihatkan salam tiga jari saat mereka berpartisipasi dalam sebuah protes terhadap kup militer di Yangon, Myanmar, Minggu (28/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar, pascakudeta militer terhadap pemerintah terpilih negara itu. Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN.
“Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan penghidupan mereka, dan karena itu menyetujui "Lima Poin Konsensus",” demikian pernyataan Ketua ASEAN yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu (25/4/2021) malam, seperti dilansir ANTARA.
1. Isi 5 poin konsensus ASEAN
Sejumlah menteri luar negeri dan perwakilan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terlihat di layar pada pertemuan tak resmi , di Putrajaya, Malaysia, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Courtesy of Malaysian Foreign Ministry/Handout via REUTERS/WSJPoin pertama dalam konsensus ASEAN adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Selanjutnya, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Poin keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kemudian isi konsensus poin terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN 2021, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan. Selain itu, para pemimpin juga menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.
Sementara Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas. Untuk itu, kekerasan harus segera dihentikan guna memulihkan kembali demokrasi dan stabilitas di Myanmar.
2. Pemimpin junta mengaku tidak menentang ASEAN
Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)Editor’s picks
Menurut pernyataan Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Malaysia, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing yang hadir dalam pertemuan menanggapi dengan baik konsensus tersebut dan tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak menentang kunjungan delegasi dari ASEAN untuk membantu mencari solusi atas krisis politik di negara itu.
"Dia mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang ia anggap berguna, bahwa dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan [...] dan bahwa mereka akan bergerak maju dan terlibat dengan ASEAN dengan cara yang konstruktif," kata Lee kepada Channel NewsAsia.
3. ASEAN Leaders Meeting khusus bahas penyelesaian isu Myanmar pascakudeta
Twitter.com/Myanmar NowASEAN Leaders Meeting dihadiri oleh para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina. Ini merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar, yang dilanda konflik dan kekerasan pascapenggulingan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi oleh militer.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari 2021. Junta militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan HAM di Myanmar.
Unjuk rasa pembangkangan sipil yang hampir setiap hari dilakukan untuk menentang kudeta Myanmar, ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan hingga menewaskan ratusan orang. Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), korban tewas dalam unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang.
Baca Juga: Hadiri KTT ASEAN 2021, Otak Kudeta Myanmar Tiba di Indonesia
Berita Terkini Lainnya
