Dukung PPKM, Ini Saran PBB buat Indonesia Melawan Varian Delta
emblem PBB (instagram.com/unitednations)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung penuh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang dinilai sangat penting untuk membatasi penularan COVID-19, mengendalikan peredaran varian delta, dan mengurangi kematian.
“Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian COVID-19 di Indonesia, didorong oleh varian delta yang sangat mudah menular,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam keterangan tertulisnya, dilansir kantor berita ANTARA, Rabu (14/7/2021).
“Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi,” tambahnya.
Baca Juga: Polwan Lampung Lolos Misi Perdamaian, Kendarai Mobil Lapis Baja PBB
1. WHO khawatir ancaman varian delta di luar Pulau Jawa dan Bali
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus COVID-19 yang meningkat.
Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penyebaran COVID-19.
Namun, para ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.
“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli.
Berdasarkan laporan tentang situasi pandemik di Indonesia, WHO menilai provinsi lain harus belajar dari Jakarta dan Jawa untuk. Mereka harus secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali.
2. Perlu tindakan mendesak secara nasional
Petugas Kelurahan memakaikan masker kepada seorang pengemudi becak motor (bentor) yang melintas di Posko Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Tomulabutao, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (8/6/2021). (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)WHO juga menyerukan tindakan mendesak diperlukan secara nasional untuk menanggapi lonjakan kasus, kematian, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit.
"Tindakan itu harus mencakup penerapan langkah- langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat (PHSM) yang ketat seperti pembatasan pergerakan yang terbukti efektif di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan COVID-19."
3. Percepat vaksinasi
Vaksinasi sopir dan driver ojek online di Tangerang (ANTARA FOTO/Fauzan)Editor’s picks
WHO menekankan bahwa peluncuran vaksinasi perlu dipercepat, terutama untuk populasi yang lebih tua yang memiliki cakupan rendah secara konsisten dan untuk kelompok rentan lainnya.
Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 8,4 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca melalui fasilitas berbagi vaksin global COVAX, dan tambahan 6,3 juta dosis vaksin lainnya diharapkan segera tiba. Hingga 8 Juli 2021, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 46,8 juta dosis vaksin COVID-19 dengan dukungan badan-badan PBB termasuk WHO, UNICEF, dan UNDP.
Baca Juga: WHO Geram Ada Negara Izinkan Masyarakat Beraktivitas Tanpa Masker
4. Tingkatkan pengujian dan fasilitas kesehatan
Ilustrasi Tes Usap/PCR Test (IDN Times/Irfan Fathurohman)WHO juga mengingatkan pengujian harus ditingkatkan. Lebih dari setengah dari 34 provinsi di Indonesia saat ini melakukan tes pada tingkat di bawah patokan yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per 100 orang per minggu. Ini membuat isolasi kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak menjadi sulit.
WHO juga memperingatkan bahwa rumah sakit nasional perlu dilengkapi untuk menangani masuknya pasien COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan ruang isolasi, peralatan medis, dan oksigen.
5. Peran PBB dalam penanganan pandemik di Indonesia
Ilustrasi Markas PBB di New York, Amerika Serikat (www.instagram.com@unitednations)Seiring Indonesia melanjutkan perjuangannya untuk mengurangi krisis, PBB tetap teguh dalam mendukung pemerintah dan warga negara Indonesia.
“Saya ingin mengulangi rasa terima kasih PBB yang mendalam kepada petugas kesehatan garis depan yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga kita semua tetap aman. Ingat, badai ini akan berlalu. Dan kepedulian kita satu sama lain adalah apa yang memungkinkan kita untuk melewatinya,” kata Julliand dalam sebuah video berbahasa Indonesia yang dirilis pada 9 Juli lalu.
Sejak COVID-19 muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, menurutnya, Tim Kemanusiaan PBB (Humanitarian Country Team/HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut.
HCT menggabungkan badan-badan PBB serta aktor kemanusiaan lainnya seperti Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI), Federasi Palang Merah Internasional, dan banyak LSM nasional dan internasional.
Rencana Aksi HCT mencakup penyediaan peralatan medis dan test kit untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia, membantu kampanye vaksinasi nasional di lapangan melalui peningkatan kapasitas dan saran teknis, memerangi informasi yang salah dan memberikan pesan kesehatan masyarakat yang akurat, serta mengisolasi sebagian masyarakat yang paling rentan dari dampak sosial dan ekonomi pandemi.
"Beberapa dari intervensi ini telah ditingkatkan dalam menanggapi beban kasus yang meningkat."
Baca Juga: Mengenal Pasukan Penjaga Perdamaian PBB
Berita Terkini Lainnya
