Pedekate Diplomatik AS di Bawah Biden Tidak Digubris Korea Utara
Joe Biden dan Kim Jong-un (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/Jim Bourg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Korea Utara belum menanggapi pendekatan diplomatik yang dilakukan pemerintah Joe Biden di belakang layar sejak pertengahan Februari. Salah satu upaya diplomatik itu dilakukan melalui utusan Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Seorang pejabat senior pemerintahan Biden yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan hal tersebut kepada Reuters, Sabtu (13/3), sebagaimana dilansir kantor berita ANTARA.
Selama ini, belum ada laporan tentang langkah diplomatik AS terhadap Korut di bawah kepemimpinan Biden. Langkah Biden untuk mengatasi ketegangan yang meningkat dengan Pyongyang menjadi sorotan. Kebijakan AS terhadap Korut, yang terus melanjutkan program senjata nuklir dan rudal balistik mereka, dinantikan dunia.
Baca Juga: Kim Jong-un Sebut Amerika Serikat Musuh Selamanya meski Presiden Ganti
1. Arah kebijakan Biden menyikapi Korut belum terbaca
Presiden Amerika Serikat dari Demokrat Joe Biden mengunjungi Barrio Cafe saat tur bus usaha kecil sambil berkampanye di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, Kamis (8/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka soal pendekatannya terhadap Korut. Pemerintah AS mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif setelah kontak antara mantan Presiden Donald Trump --yang belum pernah terjadi sebelumnya-- dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Upaya Trump untuk membujuk Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklir, berakhir dengan kegagalan. Suatu laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 --tindakan-tindakan yang melanggar sanksi internasional.
Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman". Biden pernah mengatakan ia hanya akan bertemu dengan Kim dengan syarat bahwa Kim setuju akan menurunkan kapasitas nuklirnya.
2. Korut dikabarkan tidak merespons upaya pendekatan AS yang dilakukan sejak Februari
ANTARA FOTO/KCNA via REUTERSEditor’s picks
Pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara AS dan Korut selama lebih dari setahun, termasuk pada akhir pemerintahan Trump. Padahal, menurutnya, AS telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk menjalin hubungan.
Pejabat senior pemerintahan Biden itu memberikan sedikit keterangan rinci tentang upaya diplomatik yang dilancarkan pemerintah. Pejabat itu mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.
"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat itu.
Sementara utusan Korut untuk PBB belum menanggapi hal ini.
Pejabat AS tersebut menolak berspekulasi tentang bagaimana sikap bungkam Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan terhadap Korea Utara. Tinjauan ulang kebijakan itu diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang, di bawah pemerintahan Biden.
Baca Juga: AS Tuduh Tiongkok Langgar Sanksi PBB terhadap Korea Utara
3. AS akan diperkirakan bahas sanksi terhadap Korut dengan Jepang, Korsel, dan Tiongkok
(ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)Keadaan itu juga menambah dimensi baru pada kunjungan menteri luar negeri serta menteri pertahanan Amerika Serikat minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang. Kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama selama kunjungan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengungkapkan kemungkinan AS menjatuhkan sanksi tambahan, dengan berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi. Sanksi-sanksi yang diterapkan sejauh ini, gagal membuat Kim menghentikan program senjata nuklirnya.
Blinken juga dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara para pejabat tinggi pemerintahan Biden dan Tiongkok pada 18 Maret di Alaska. Sebelumnya, pemerintahan Trump menuduh Tiongkok gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.
Baca Juga: Laporan Rahasia PBB: Pengembangan Nuklir di Korea Utara Masih Berjalan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
