Taliban Minta Pengakuan Internasional untuk Afghanistan
Kepala Pemerintahan Afghanistan yang baru, Mohammad Hasan Akhund. twitter.com/basherkella
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penjabat perdana menteri pemerintah Taliban Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu (19/1/2022), meminta pemerintah negara-negara untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Akhund berargumen bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi Taliban.
"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, agar mulai memberi pengakuan," kata Akhund, dalam konferensi pers di Kabul, dilansir kantor berita ANTARA dari Reuters.
Akhund tampil pertama kali dalam acara utama di depan umum sejak ia menjabat posisi tersebut pada September 2021. Negara-negara berpengaruh selama ini enggan mengakui pemerintah Taliban, yang merebut kekuasaan yang sah di Afghanistan pada Agustus 2021.
Baca Juga: Bank Dunia akan Cairkan Dana Bantuan untuk Afghanistan
1. Minta pelonggaran atas larangan bantuan dana dari negara Barat
Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat telah membekukan miliaran dolar aset perbankan milik Afghanistan. Mereka juga menghentikan pendanaan pembangunan, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan.
Pada konferensi pers tersebut, yang juga diikuti oleh beberapa pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Akhund dan para pejabat pemerintah Taliban meminta agar berbagai larangan dilonggarkan supaya dana bisa mengalir masuk ke Afghanistan. Taliban menyalahkan aksi membekukan dana sebagai biang keladi krisis ekonomi yang semakin buruk.
"Bantuan jangka pendek bukan solusi; kami harus berupaya mencari cara untuk mengatasi berbagai permasalahan secara fundamental," ujar Akhund.
Editor’s picks
Baca Juga: IMF: Ekonomi Afghanistan Bisa Minus 30 Persen setelah Dikuasai Taliban
2. Krisis ekonomi Afghanistan masalah serius
Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons juga berbicara pada konferensi pers tersebut. Lyons mengatakan krisis ekonomi Afghanistan merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang berupaya menghidupkan kembali ekonomi Afghanistan dan secara mendasar menangani masalah ekonomi Afghanistan," katanya.
Baca Juga: Daftar Kekayaan Mineral Afghanistan yang Kini di Tangan Taliban
3. Aghanistan coba bangun hubungan dengan dunia internasional
Infografik Kekayaan Mineral Afghanistan. (IDN Times/Aditya Pratama)Penjabat menteri luar negeri pemerintah Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan pemerintah sedang berupaya membangun hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional.
"Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek pada masalah ekonomi, tapi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah untuk jangka panjang adalah mewujudkan proyek-proyek infrastruktur," kata Muttaqi.
Berita Terkini Lainnya
