Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar Meninggal

Situasi di Myanmar diperburuk karena pandemik COVID-19

Jakarta, IDN Times – Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar melaporkan, korban tewas akibat penolakan terhadap kudeta militer yang dilakukan oleh junta pada 1 Februari 2021 telah mencapai 1.000 orang pada Rabu (18/8/2021).

Junta yang berkuasa tidak segera menanggapi pernyataan tersebut. Sebelumnya, Dewan Adiministrasi Negara, istilah yang digunakan junta untuk menyebut rezimnya, mengatakan bahwa perhitungan yang dibuat AAPP terlalu berlebihan. Mereka geram karena angka AAPP menjadi referensi banyak organisasi internasional.

Di sisi lain, tentara juga menyampaikan, banyak pasukan keamanan yang menjadi korban kekerasan aparat. Namun, AAPP tidak memasukkan mereka dalam hitungan.

"Menurut catatan AAPP, 1.001 orang tak bersalah telah tewas. Jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi,” kata sekretaris AAPP Tate Naing kepada Reuters.

Baca Juga: Junta Myanmar Persekusi 252 Tenaga Kesehatan, 25 di Antaranya Tewas

1. Pandemik COVID-19 memperburuk situasi di Myanmar

Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar MeninggalAntrean Isi Ulang Oksigen di Mandalay, Myanmar. (twitter.com/MayWongCNA)

Dilansir dari Bloomberg, selain ketidakstabilan politik dalam negeri, situasi di Myanmar semakin kacau karena pandemik COVID-19. Sekalipun otoritas kesehatan melaporkan kematian akibat virus corona setiap hari, banyak epidemiolog dan dokter yang meragukan validitas data pemerintah.

Hal itu terjadi karena buruknya sistem tracing dan banyak masyarakat menghindari fasilitas kesehatan, yang baru-baru ini menjadi target serangan aparat. Alhasil, Myanmar berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan karena wabah, kelaparan, dan krisis ekonomi.

Situasi demikian memaksa kelompok kemanusiaan, negara donatur, bahkan organisasi internasional untuk bekerja sama dengan Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang mendaulat dirinya sebagai perdana menteri sementara.

"'Berjabat tangan dengan iblis terkadang menjadi bagian dari mandat untuk menjangkau orang-orang yang menjadi sasaran bantuan dan bantuan itu," kata peneliti di ISEAS Singapura-Yusof Ishak Institute, Moe Thuzar.

2. Banyak negara menghentikan bantuannya karena persoalan legitimasi

Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar MeninggalJenazah pasien COVID-19 di Myanmar. (twitter.com/Thomas59447168)

Bencana di Myanmar akan menjadi musibah bagi negara tetangganya, termasuk Tiongkok, Thailand, dan India yang mencakup 40 persen populasi dunia dan berkontribusi terhadap lebih dari 20 triliun dollar AS (Rp287 ribu triliun) atas ekonomi global.

Para diplomat dan dokter telah memperingatkan bahwa setengah dari populasi Myanmar mungkin terinfeksi COVID-19. Pernyataan itu ditegaskan oleh Tom Andrews, pelapor khusus hak asasi manusia di Myanmar, yang mengatakan bahwa negara itu berisiko menjadi episentrum baru virus corona di Asia.

"Jika Anda memiliki lebih banyak infeksi yang masuk dalam jumlah yang lebih besar dan tidak terkendali, ada lebih banyak virus yang dapat menyebar ke tempat lain dan mungkin lebih berpotensi untuk berkembangnya jenis baru," tambah epidemiolog dari sekolah medis Australian National University, Peter Collignon.

Ironisnya adalah sekalipun banyak pihak telah memperingatkan ancaman COVID-19 Myanmar, para donor tetap ragu untuk menyumbangkan vaksin ke negara tersebut. Mereka khawatir donasi vaksin akan menjadi pertanda legitimasi kepada rezim militer.

Baca Juga: PBB Khawatir Partai NLD Segera Dibubarkan Junta Militer Myanmar

3. Junta akan bekerja sama dengan etnis pemberontak dan PBB 

Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar MeninggalPanglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Negara-negara yang pernah memberi bantuan kepada Myanmar menangguhkan dukungannya setelah kudeta. Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah memimpin upaya internasional untuk memberi sanksi kepada militer, sementara yang lain juga menerapkan kebijakan pembatasan atau enggan keterlibatan dengan Myanmar.

Sementara itu, di dalam negeri, pejabat senior mengatakan bahwa mereka telah menerima proposal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengintegrasikan petugas kesehatan dalam tindakan pencegahan COVID-19, sekalipun unjuk rasa masih berlangsung.

Junta juga memastikan, mereka akan bekerja sama dengan etnis bersenjata untuk kampanye vaksinasi, sekalipun skema dan rencananya masih belum jelas.

Myanmar telah menerima delapan juta dosis vaksin dari India dan Tiongkok. Sejauh ini baru 3 persen dari 55 juta populasinya yang telah divaksinasi penuh. Junta bertujuan untuk memvaksinasi separuh populasi pada akhir 2021.

Baca Juga: Tiongkok Akan Danai 21 Proyek Junta Myanmar Senilai Rp86 Miliar

Andi IR Photo Verified Writer Andi IR

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya