Presiden Israel Turun Gunung, Desak Netanyahu Stop Rombak UU Peradilan
Presiden Israel, Isaac Herzog (twitter.com/Isaac_Herzog)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Israel, Isaac Herzog, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk menghentikan upaya legislasi proposal perombakan sistem peradilan. Pernyataan itu muncul setelah ribuan massa menggelar demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru negeri.
Peringatan dari kepala negara yang seharusnya tidak terlibat dalam politik dan sebagian besar fungsinya hanya bersifat seremonial, semakin menegaskan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh perpecahan di masyarakat akibat proposal perombakan tersebut.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif (pengesahan UU)," tegas Herzog pada Senin (27/3/2023).
Baca Juga: PM Israel Pecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant
1. Israel terancam mengalami krisis konstitusional
Proposal perombakan yudisial yang diajukan Netanyahu diperkirakan akan diratifikasi di Knesset pada pekan ini. Pihaknya berdalih perombakan itu diperlukan untuk mengendalikan hakim aktivis dan mengatur keseimbangan antara pemerintah dan pengadilan.
Namun, para kritikus mengatakan proposal itu nantinya akan menghapus sistem check and balances dan memusatkan kekuasaan di tangan koalisi pemerintahan. Mereka juga mengkhawatirkan PM Netanyahu yang sedang diadili atas kasus korupsi dalam hal ini memiliki konflik kepentingan.
"Netanyahu ingin mengubah Israel dari etnokrasi, (menjadi) berada di bawah kudeta yang ingin dikejar pemerintah, Israel akan berubah menjadi kediktatoran fasis yang matang," ujar seorang politikus Israel, Ofer Cassif.
"Kami berada di awal krisis konstitusional dalam arti bahwa ada ketidaksepakatan mengenai sumber otoritas dan legitimasi dari berbagai badan pemerintahan," kata seorang peneliti di Israel Democracy Institute, Guy Lurie, dikutip Al Jazeera.
Baca Juga: Kenapa Netanyahu Pecat Menteri Pertahanan?
2. Koalisi Netanyahu lolos dari mosi tidak percaya di parlemen
Pada Senin (27/3/2023), perdebatan sengit terjadi antara koalisi pemerintahan Netanyahu dan oposisi di Knesset. Anggota parlemen oposisi menyebut proposal itu sebagai bentuk pengambilalihan yang agresif atas Israel.
Perdebatan tersebut berakhir dengan kekalahan mosi tidak percaya yang diajukan kelompok oposisi. Sehingga, komite konstitusi menyetujui proposal tersebut untuk lanjut diratifikasi.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan proses ratifikasi proposal perombakan itu untuk dilanjutkan.
"Kita tidak boleh menghentikan reformasi peradilan dan tidak boleh menyerah pada anarki," tegasnya, dikutip Reuters.
Baca Juga: Israel Sahkan UU yang Bisa Lindungi PM Benjamin Netanyahu
3. Massa menyerbu kediaman Netanyahu dan gedung parlemen Israel
bendera Israel (unsplash.com/Chris Hearn)Pada Minggu (26/3/2023), ledakan kemarahan massa semakin menjadi-jadi setelah Netanyahu memecat menteri pertahanan Yoav Gallant, yang turut menentang ratifikasi proposal perombakan itu.
Mengutip laporan The Guardian, demonstrasi massa itu diikuti oleh puluhan ribu orang. Mereka turun ke jalan, memblokir akses utama Tel Aviv hingga larut malam, mengubah jalan raya Ayalon menjadi lautan bendera Israel, dan menyalakan api unggun besar di tengah jalan.
Selain itu, massa juga menyerbu kediaman pribadi Netanyahu, yang menyebabkan bentrokan dengan polisi. Demonstrasi diwarnai dengan tembakan meriam air oleh polisi. Ribuan dari mereka kemudian pergi menyerbu Knesset.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
