Ribuan Warga Demo, Menhan Israel Desak Pemerintah Tunda Perombakan UU
bendera Israel (unsplash.com/Chris Hearn)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, meminta pemerintah untuk menghentikan proses legislasi Undang-Undang (UU) yang akan mengubah sistem peradilan. Dia menyebut demonstrasi yang semakin masif akan membahayakan keamanan nasional.
Pernyataan Gallant disampaikan menyusul voting oleh anggota parlemen pada pekan depan, terkait bagian sentral dari proposal kontroversial itu, sekaligus bentuk perbedaan pendapat publik pertama yang jelas dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
"Perpecahan yang semakin dalam merembes ke dalam badan militer dan keamanan, ini adalah bahaya yang jelas, langsung, dan nyata bagi keamanan Israel. Pembuatan undang-undang saat ini harus dihentikan," terang Gallant, dikutip Reuters.
1. Proposal perombakan UU dapat merusak independensi sistem peradilan
Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu (twitter.com/IsraeliPM)Protes meletus di Israel sejak pemerintah mengumumkan rencana untuk merombak sistem yudisial pada Januari. Pemerintah mengklaim langkah tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara anggota parlemen dan pengadilan.
Namun, proposal tersebut nyatanya akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk mengawasi legislatif dan eksekutif.
Selain itu, banyak juga kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan intervensi parlemen dalam memilih hakim.
Para kritikus mengatakan, perubahan tersebut akan melemahkan pengadilan dan memberikan kekuasaan yang tak terkendali kepada pemerintah, sehingga dapat membahayakan hak dan kebebasan yang juga dapat berimplikasi pada hubungan dengan sekutu Barat.
Mereka juga khawatir UU dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk membekukan atau membatalkan persidangannya atas tuduhan korupsi, meski tuduhan tersebut telah dibantahnya.
Baca Juga: Hari Pertama Ramadan Israel Bunuh Warga Palestina
2. Ratusan ribu massa menggelar unjuk rasa di ibu kota Tel Aviv
Mengutip laporan Aljazeera, unjuk rasa pada Sabtu (25/3/2023) dihadiri sekitar 200 ribu orang.
"Kami di sini hari ini untuk muncul dan menambahkan suara kami ke ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel yang mendukung nilai-nilai yang mendasari negara ini didirikan," kata seorang pengunjuk rasa, Daniel Nisman.
"Hanya ini yang bisa kami harapkan, bahwa dia (Netanyahu) membawa kami kembali dari tepi jurang," kata seorang pria berusia 36 tahun.
Seorang pengunjuk rasa bernama Daphne Oren-Magidor mengatakan, rencana perombakan berisiko mengubah Israel menjadi negara diktator.
"Undang-Undang yang disahkan saat ini adalah undang-undang yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah pada dasarnya sebagai satu-satunya penguasa dan menghancurkan pemisahan kekuasaan," kata sejarawan pada demonstrasi di Yerusalem.
3. Rencana perombakan UU menuai kritik
PM Inggris, RIshi Sunak (kiri), dan PM Israel, Benjamin Netanyahu (kanan) (twitter.com/IsraeliPM)Negara-negara Barat juga mengkritik rencana perombakan itu. Pada Rabu lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyuarakan kekhawatirannya terkait proposal tersebut.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan PM Inggris Rishi Sunak di London pada Jumat (24/3/2023), Netanyahu disambut ratusan massa yang berunjuk rasa. Sunak pun menyinggung masalah reformasi Israel yang kontroversial. Dia menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga: Israel Sahkan UU yang Bisa Lindungi PM Benjamin Netanyahu
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
