Asia Selatan Kawasan Penyumbang Pernikahan Anak Terbanyak
potret anak menggunakan jilbab (twitter.com/UNICEFROSA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ada 290 juta pengantin anak di wilayah Asia Selatan, sekitar 45 persen dari total keseluruhan di dunia. Tingginya jumlah pengantin anak tak lepas dari meningkatnya tekanan keuangan dan penutupan sekolah akibat COVID-19 di kawasan tersebut.
Hal itu memaksa keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka. Pernikahan anak perempuan mereka dianggap bisa mengurangi beban rumah tangga mereka, menurut laporan yang dirilis UNICEF pada Rabu (19/4/2023).
1. Upaya mengakhiri praktik pengantin anak harus ditingkatkan
Ilustrasi Pernikahan (IDN Times/Mardya Shakti)UNICEF menyerukan negara-negara Asia Selatan agar melakukan lebih banyak upaya untuk mengakhiri praktik tersebut.
"Fakta bahwa Asia Selatan memiliki beban pernikahan anak tertinggi di dunia bukanlah hal yang tragis," kata Direktur regional UNICEF untuk Asia Selatan, Noala Skinner, dilansir Hindustan Times.
"Pernikahan anak membuat anak perempuan tidak bisa belajar, membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan membahayakan masa depan mereka. Setiap anak perempuan yang menikah saat masih anak-anak jumlahnya terlalu banyak," tambah Noala.
UNICEF menjelaskan bahwa laporannya menyertakan wawancara dan diskusi di 16 lokasi di Bangladesh, India, dan Nepal. Hasilnya adalah banyak orang tua melihat pernikahan sebagai pilihan terbaik bagi anak perempuan yang memiliki pilihan terbatas untuk belajar selama lockdown COVID-19.
Usia legal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun di Nepal, 18 tahun di India, Sri Lanka dan Bangladesh, serta 16 tahun di Afghanistan. Di Pakistan adalah 16 tahun kecuali provinsi Sindh, yang minimumnya adalah 18 tahun.
Baca Juga: UNICEF: Konservatisme jadi Salah Satu Pemicu Perkawinan Anak
2. Forum percepatan pengentasan pernikahan anak baru saja diadakan di Kathmandu
Editor’s picks
Lebih dari 100 perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil dari Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan dan Sri Lanka menyerukan upaya baru untuk mengakhiri pernikahan anak di forum regional yang diselenggarakan oleh UNICEF, UNFPA, South Asia Initiative to End Violence Against Children (SAIEVAC), Plan International, dan World Vision.
Para peserta forum yang diadakan di Kathmandu pada 17-19 April 2023 lalu meninjau pelaksanaan Rencana Aksi Daerah untuk Mengakhiri Perkawinan Anak, yang pertama kali diadopsi pada 2014 oleh SAIEVAC.
“Perkawinan anak masih tersebar luas di banyak negara, dengan konsekuensi berbahaya bagi anak perempuan dan seluruh masyarakat,” kata Björn Andersson, Direktur Regional UNFPA untuk Asia dan Pasifik.
“Kita harus berbuat lebih banyak dan memperkuat kemitraan untuk memberdayakan anak perempuan melalui pendidikan, termasuk pendidikan seksualitas yang komprehensif, dan membekali mereka dengan keterampilan, sambil mendukung komunitas untuk bersama-sama mengakhiri praktik yang mengakar ini," tambah Andersson, dilansir laman resmi UNICEF.
3. Negara-negara Asia Selatan berkomitmen untuk melakukan perubahan
bendera India (pixabay.com/hari_mangayil)Dalam forum tersebut, terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan. Antara lain melawan kemiskinan dengan memberlakukan langkah-langkah perlindungan sosial yang komprehensif, dengan fokus pada rumah tangga yang paling miskin dan paling tidak beruntung.
Selain itu, para perwakilan berkomitmen menjaga hak setiap anak untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, sekaligus menjamin pendanaan dan ketersediaan layanan kesehatan untuk anak perempuan.
Para perwakilan negara juga akan memperkuat kerangka hukum terkait pernikahan anak. Langkah-langkah ini diharapkan efektif mengatasi permasalahan pernikahan anak yang tinggi di kawasan tersebut.
Baca Juga: UNICEF: 7,5 Juta Anak Ukraina Terancam Akibat Perang dengan Rusia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
