Ditambah 7 Tahun, Total Hukuman Penjara Aung San Suu Kyi 33 Tahun
ilustrasi bendera Myanmar (brokenpanda.net)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengadilan yang dikendalikan junta militer di Myanmar telah menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, dengan tambahan tujuh tahun penjara pada Jumat (30/12/2022). Ini merupakan vonis terbaru yang diberikan kepada Suu Kyi dalam setahun terakhir.
Suu Kyi dinyatakan bersalah atas lima dakwaan korupsi terkait penyalahgunaan dana negara untuk pembelian dan sewa helikopter. Walau begitu, banyak yang meyakini bahwa kejahatan yang didakwakan kepada Suu Kyi merupakan laporan palsu.
1. Hukuman penjara Suu Kyi menjadi 33 tahun
ilustrasi penjara (unsplash.com/Ye Jinghan)Dalam sidang pengadilan tertutup, Suu Kyi yang didakwa terkait korupsi dan penyelewengan. Dia harus menerima tuntutan penjara selama 33 tahun. Suu Kyi sendiri baru mendekam di penjara sejak menghadapi kudeta militer pada 2021.
Suu Kyi juga diketahui kerap berada di sel isolasi. Suu Kyi juga diyakini tidak diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau pembelaan terkait dakwaan yang diberikan kepadanya.
Penambahan hukuman Suu Kyi menjadi sorotan bagi lembaga HAM internasional Fortify Rights.
"Hukuman dan pemenjaraan konselor negara Aung San Suu Kyi yang terus menerus merupakan bagian tak terpisahkan dari ancaman junta terhadap penduduk sipil Myanmar,” kata Patrick Phongsathorn, spesialis advokasi senior di Fortify Rights, dilansir The Guardian.
Baca Juga: Junta Myanmar Bunuh Lebih dari 160 Anak pada 2022
2. Suu Kyi telah didakwa melakukan kecurangan pemilu hingga menerima suap
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Editor’s picks
Suu Kyi juga akan menghadapi hukuman kerja paksa selama tiga tahun. Jika tidak ada potongan hukuman, dia bisa menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.
Sejak dipenjara oleh militer Myanmar, dia didakwa dengan berbagai kejahatan seperti menerima suap, memiliki walkie-talkie secara ilegal, melakukan kecurangan selama pemilu, dan menyewa tanah milik pemerintah dengan potongan harga.
Sementara itu, Human Rights Watch berulang kali menyatakan keprihatinan tentang hukuman terhadap aktivis pro-demokrasi di Myanmar sejak kudeta tahun lalu.
“Hukuman tersebut bertujuan untuk mengesampingkan dia (Suu Kyi) secara permanen, serta melemahkan dan pada akhirnya meniadakan kemenangan telak partai NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) dalam pemilu November 2020,” kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch untuk Asia.
3. Masih ada harapan untuk membebaskan Suu Kyi
Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB menyerukan junta Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi. Dewan beranggotakan 15 negara itu telah terpecah tentang Myanmar dan sebelumnya hanya dapat menyepakati pernyataan resmi tentang negara tersebut yang telah berada di bawah kekuasaan militer sejak Februari 2021.
Terdapat harapan terkait pembebasan Suu Kyi dalam waktu dekat. Hukumannya dikabarkan akan diringankan sebagai bagian dari amnesti umum untuk menghormati tahun baru dan peringatan 75 tahun Hari Kemerdekaan Myanmar, yang akan jatuh pada 4 Januari 2023.
Suu Kyi sendiri merupakan salah satu dari 16.650 tahanan lainnya yang ditangkap junta sejak 2021 lalu. Sebagian di antara mereka termasuk anak-anak dan aktivis pro-demokrasi.
Menurut Assistance Association for Political Prisoners, junta Myanmar disalahkan atas kematian lebih dari 2.680 orang sejak kudeta.
Baca Juga: Menlu RI: ASEAN Tak Boleh Didikte Junta Myanmar!
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
