Gegara Kebijakan Donald Trump, Seribu Anak Terpisah dari Keluarganya
mural Donald Trump (pixabay.com/TheDigitalArtist)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan, pada Kamis (2/1/2023), bahwa gugus tugas yang dibentuk di bawah Presiden Joe Biden telah menyatukan kembali sekitar 689 anak dengan keluarganya.
Sebelumnya, ada 2.176 anak lainnya dihubungkan kembali dengan kerabat mereka sebelum gugus tugas dibentuk, di mana lembaga kemanusiaan seperti American Civil Liberties Union (ACLU) turut membantu mempertemukan mereka.
Dalam sejarahnya, AS di era Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang dikritik secara luas yang dikenal sebagai "pemisahan keluarga" secara paksa. Kebijakan tersebut mengizinkan para petugas AS mengambil anak-anak migran dari keluarga mereka di perbatasan bagian selatan.
1. Masih ada sekitar 998 anak yang belum bertemu dengan keluarganya
Walau begitu, masih ada sekitar 998 anak yang diketahui belum bertemu keluarganya akibat kebijakan tersebut. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menjelaskan, ada sekitar 3.881 anak yang diambil dari keluarga mereka sepanjang 2017-2021.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengaku optimis bahwa jumlah anak yang dipertemukan akan terus meningkat. Pemerintah setempat akan terus bekerja sama dengan lembaga swadaya mastarakat (LSM) untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan di era Trump.
"Jumlah keluarga baru yang teridentifikasi terus meningkat, karena keluarga juga aktif dan mengidentifikasi diri mereka sendiri," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS, dilansir Al Jazeera.
Baca Juga: Warga Kanada Ngaku Bersalah Kirim Surat Racun ke Donald Trump
2. Sekilas tentang kebijakan "pemisahan keluarga" di era Donald Trump
Editor’s picks
potret Donald Trump dan Michael Pence (unsplash.com/History in HD)Ribuan keluarga migran, kebanyakan dari mereka dari Amerika Tengah, terpecah di bawah kebijakan Trump. Kebijakan ini diterapkan pada musim semi 2018 dan berusaha untuk menghukum semua individu yang melintasi perbatasan secara ilegal.
Kebijakan ini mempunyai landasan pemikiran bahwa anak-anak tidak dapat dipenjara bersama anggota keluarganya, sehingga mereka dipisahkan dari kerabatnya dan ditahan oleh Health and Human Services.
Kebijakan tersebut secara luas dikritik karena dianggap tidak manusiawi oleh para pimpinan partai politik dan agama.
Lontaran kritik mendorong Trump untuk menghentikan praktik tersebut pada Juni 2018. Biden menyebut pemisahan keluarga sebagai tragedi kemanusiaan"dan menyebut kebijakan ini akan menjadi perhatian selama dirinya menjadi presiden.
3. Biden mencoba untuk mengakhiri kebijakan "pemisahan keluarga"
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (twitter.com/POTUS)Pemerintahan Biden diketahui mencoba untuk mengakhiri program tersebut, tetapi anggota parlemen dari Partai Republik mendesak kebijakan ini tetap berlaku. Pada Desember 2022, Mahkamah Agung AS meninjau kebijakan tersebut dan akan mendengarkan berbagai pandangan pada Februari 2023.
Di bawah tekanan dari Partai Republik dan di saat jumlah penyeberangan perbatasan melonjak, pemerintahan Biden mengumumkan rencana pada Januari 2023 lalu untuk segera menolak pencari suaka dari Kuba, Haiti, dan Nikaragua yang tiba di perbatasan.
Sebelumnya, kebijakan serupa telah diterapkan untuk para pencari suaka dari Venezuela. Walau begitu, pemerintahan Biden mengatakan akan menerima hingga 30 ribu orang per bulan dari keempat negara tersebut melalui sistem aplikasi yang memerlukan pemeriksaan latar belakang dan sponsor yang berbasis di AS.
Baca Juga: Filipina Perluas Akses Militer Amerika Serikat di Negaranya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
