PM Thailand Dinyatakan Tidak Melebihi Aturan Masa Jabatan
bendera Thailand (pixabay.com/confused_me)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha, akan tetap menjabat setelah pengadilan tinggi negara itu memutuskan pada Jumat (30/9/2022), bahwa dirinya belum melampaui batas masa jabatan delapan tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa masa jabatannya sebagai perdana menteri belum berakhir layaknya yang diributkan oleh banyak pihak, termasuk anggota parlemen oposisi.
Sejak protes kelompok oposisi, Prayut telah diskors dari tugas utama sejak 24 Agustus 2022, selagi pengadilan mempertimbangkan masalah tersebut. Posisinya diambil alih oleh wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan dalam sebulan terakhir.
1. Masa jabatan Prayut seharusnya berakhir Agustus 2022
Partai Pheu Thai, yang menjadi oposisi, berpendapat bahwa Prayut telah melampaui batas masa jabatan yang ditetapkan Konstitusi 2017. Mereka menyatakan bahwa perdana menteri mana pun tidak dapat memegang jabatan itu selama lebih dari delapan tahun.
Prayut menjadi perdana menteri pada Agustus 2014, setelah melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintah yang dipimpin Pheu Thai.
Pheu Thai berpendapat bahwa masa jabatannya harus mencakup periode ini, yaitu 2018-2022.
Artinya, seharusnya masa jabatan Prayut berakhir hingga Agustus 2022 lalu. Keputusan MK Thailand sendiri yang mengizinkan Prayut tetap menjabat dianggap telah mengecewakan banyak pihak.
Baca Juga: 5 Camilan Khas Thailand yang Sering Dihidangkan saat Pagi Hari, Lezat!
2. PM Prayut berpotensi menjabat hingga 2025
Prayut dapat mewakili Thailand di KTT Asia-Pacific Economic Cooperation pada pertengahan November 2022. Selain itu, Prayut bisa saja menjabat sampai 2025, jika ia terpilih kembali sebagai perdana menteri,.
Pemilihan umum Thailand dijadwalkan akan digelar pada awal 2023. Walau begitu, masih ada keraguan tentang apakah dia akan melanjutkan sebagai calon utama Partai Palang Pracharath, yang pro-militer dalam pemilihan berikutnya dengan masa jabatan yang terbatas ini.
Pada Jumat (30/9/2022), pengamanan ketat di sekitar Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi demonstrasi setelah putusan. Kelompok pro-demokrasi mengatakan bahwa mereka akan memprotes jika Prayut diizinkan untuk melanjutkan masa jabatannya, dan menyerukan unjuk rasa di sekitar pusat kota Bangkok.
3. Elektabilitas Prayut dikabarkan menurun akibat berbagai faktor
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Walau dinyatakan masih bisa menjabat, Prayuth masih akan menghadapi gejolak politik awal tahun depan, ketika masa jabatan empat tahun parlemen berakhir. Namun, elektabilitas Prayut dalam dua tahun terakhir dikabarkan merosot atau rendah.
Prayut kerap mendapatkan kritik terkait penangangan dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Dia juga dianggap gagal merespons pandemik COVID-19 dengan cekatan. Pada 2020, puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut Prayuth dan kabinetnya mengundurkan diri. Para demonstran juga menyerukan agar konstitusi diamandemen.
Beberapa konfrontasi antara gerakan protes yang digerakkan oleh mahasiswa dan pihak berwenang menjadi kekerasan. Aktivis telah mengancam protes baru jika pengadilan mendukung Prayuth yang membuat kekhawatiran akan lebih banyak kerusuhan.
Baca Juga: 6 Rekomendasi Hotel di Kawasan Khaosan Thailand, Murah dan Nyaman!
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
