Tiba di China, PBB Akan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet (news.un.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendarat di China untuk mempersiapkan kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh UN High Commissioner for Human Rights. Salah satu lembaga naungan PBB itu diketuai oleh Michelle Bachelet.
Kementerian Luar Negeri China juga telah mengonfirmasi pada Senin (25/04/2022), bahwa tim khusus PBB datang ke China untuk berkunjung ke Xinjiang.
Tim yang diturunkan di China diketahui sebanyak lima orang yang berangkat pada Minggu (24/04/2022) ke Guangzhou. Sebelum diperbolehkan berangkat ke Xinjiang, kelima anggota tersebut harus karantina untuk memenuhi aturan COVID-19 di China.
1. Penantian panjang setelah Michelle Bachelet bernegosiasi dengan China sejak 2018
Setelah keluar dari karantina, mereka akan mengunjungi wilayah otonomi Xinjiang Uyghur, kata Liz Throssell yang merupakan juru bicara UN High Commissioner for Human Rights.
Sebelumnya, ketua hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, telah bernegosiasi dengan Pemerintah China sejak September 2018 tentang kunjungan ke Xinjiang, dilansir South China Morning Post.
Butuh waktu empat tahun untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terkait laporan terkait sekitar 1 juta Muslim Uyghur diduga telah ditahan di kamp-kamp penahanan massal. China juga dituduh telah melakukan penyiksaan terhadap penduduk di sana.
Di sisi lain, China menolak semua klaim semacam itu dan menyebutnya bermotif politik. Namun, sejumlah kesaksian para penduduk Xinjiang yang berhasil kabur hampir meyakinkan banyak pihak terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh China.
Baca Juga: Joe Biden Terbitkan UU yang Larang Impor Produk dari Xinjiang, China
2. China telah berulang kali menolak permintaan pemeriksaan oleh tim khusus PBB
Editor’s picks
Presiden China Xi Jinping (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)Terkait tuduhan yang dilayangkan berbagai media ke China, pemerintah setempat menganggap berita tersebut merupakan manipulasi politik. Hal tersebut membuat hubungan China dengan PBB menjadi meregang.
Menurut data PBB, setidaknya 1 juta orang Uyghur ditahan di luar keinginan mereka di tempat-tempat yang disebut Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Di sisi lain, masyarakat internasional mendefinisikannya sebagai kamp pendidikan ulang, dilansir Anadolu Agency.
China telah menolak seruan berulang kali dari PBB dan organisasi internasional lainnya untuk memeriksa kamp pendidikan ulang. China hanya mengizinkan sedikit diplomat dan jurnalis asing untuk mengunjungi beberapa lokasi yang ditunjuk, itu pun dengan pengawasan yang super ketat.
3. Tim PBB membutuhkan waktu yang lama untuk karantina COVID-19
pexels.com/MarkusSpiskeSaat ini, para turis, pemudik, atau orang asing yang bepergian ke China harus dikarantina minimal selama dua minggu. Mereka perlu dikarantina lagi ketika mereka mencapai tujuan daerah yang terpisah.
Di Guangzhou, aturan pandemik saat ini menetapkan 28 hari karantina campuran antara hotel dan rumah pribadi. Setiap pengunjung harus menghabiskan 14 hari di bawah karantina di hotel yang ditunjuk, diikuti dengan tujuh hari karantina rumah jika mereka memiliki tempat tinggal di kawasan setempat.
Mereka kemudian dapat dibebaskan dari isolasi tetapi harus memantau kondisi kesehatan mereka sendiri selama tujuh hari lagi. Hal tersebut pastinya membuat tim PBB kesusahan untuk melakukan pemantauan dan verifikasi secara efisien.
China memang mengalami kenaikan kasus COVID-19 di beberapa daerah, termasuk Shanghai. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah China memperketat peraturan COVID-19 di sejumlah daerah.
Baca Juga: Ajari Islam-Sembunyikan Al Quran, Perempuan Uighur Ini Dibui 14 Tahun
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
