Comscore Tracker

Menteri Muda Jepang Dukung Pasangan Pakai Nama Belakang Berbeda

Usai menikah, pasangan wajib pakai nama belakang yang sama

Tokyo, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Shinjiro Koizumi, menyatakan dukungan terhadap kebebasan masing-masing pasangan suami-istri yang ingin menggunakan nama belakang berbeda.

Tidak hanya secara tradisi, Jepang juga mengatur tentang kewajiban memakai nama belakang yang bagi pasangan setelah menikah dalam bentuk undang-undang. Dukungan dari anak mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi itu pun menuai kontroversi.

1. Koizumi mengaku ingin melihat Jepang sebagai negara yang memberi kebebasan

Menteri Muda Jepang Dukung Pasangan Pakai Nama Belakang BerbedaMenteri Lingkungan Hidup Jepang Shinjiro Koizumi. instagram.com/ipcdigital

Dalam sebuah konferensi pers di Tokyo pada Jumat (24/1), Koizumi mengatakan Jepang perlu memberi kebebasan pada pasangan suami-istri dalam memilih apakah ingin menggunakan nama belakang yang sama atau mempertahankan nama keluarga yang telah diberikan sejak lahir.

"Saya mau menciptakan sebuah masyarakat di mana orang-orang bisa hidup berdasarkan nilai yang mereka percaya sendiri. Saya merasa positif soal memberikan [pasangan] pilihan seperti itu," kata Koizumi, seperti dilaporkan The Japan Times.

Terkait kontroversi, politisi yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin Jepang di masa depan itu tidak mau ambil pusing. "Cukup sering terjadi di Jepang saat hanya sesederhana menawarkan sebuah pilihan saja bisa menimbulkan resistensi keras untuk menghapus sistem yang ada," tambahnya.

2. Isu ini sudah sampai ke parlemen dalam suatu sidang

Menteri Muda Jepang Dukung Pasangan Pakai Nama Belakang BerbedaMenteri Lingkungan Hidup Jepang Shinjiro Koizumi. instagram.com/ipcdigital

Perdebatan tentang apakah suami-istri seharusnya boleh menggunakan nama berbeda mulai menghangat di Jepang setelah parlemen menyinggungnya. Yuichiro Tamaki, pemimpin dari partai oposisi pemerintah, menceritakan soal seorang perempuan yang menolak menikahi kekasihnya karena tak mau menyerahkan nama keluarganya.

Tamaki menyampaikannya dalam sebuah sesi sidang di parlemen yang kemudian diinterupsi oleh anggota partai pemerintah bernama Mio Sugita. "Kalau begitu jangan menikah!" teriak Sugita di tengah giliran Tamaki berbicara. Koizumi sendiri merupakan anggota partai yang sama dengan Sugita.

3. Mayoritas pasangan memakai nama belakang suami mereka

Menteri Muda Jepang Dukung Pasangan Pakai Nama Belakang BerbedaPermaisuri Emerita Jepang Michiko, Kaisar Emeritus Akihito, Kaisar Naruhito, Permaisuri Masako dan keluarga kerajaan melambaikan tangan kepada pemberi selamat saat muncul di hadapan publik untuk perayaan Tahun Baru di Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang, pada 2 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Dalam Undang-undang yang mengatur tentang keluarga, Jepang mewajibkan satu keluarga menggunakan nama belakang yang sama. Sementara aturan itu tak mengatur harus memakai nama suami atau istri, tapi mayoritas pasangan akhirnya menggunakan nama suami.

Data 2017 yang dikumpulkan oleh Nippon menunjukkan dari 606.866 pasangan, hanya 25.049 atau 4,1 persen yang memakai nama istri. Ini juga menjadi bagian dari tradisi yang dipertahankan di Jepang bahwa nama belakang yang layak dipakai adalah nama suami.

Seorang ibu di Jepang, Masaka Yamaura, mengatakan kepada Quartz bahwa nama belakang yang diadopsinya membuatnya merasa seperti "orang lain". Di kantornya yang relatif kecil, ia masih memakai Yamaura sebagai nama belakang yang diberikan keluarganya.

Sedangkan ketika berurusan dengan layanan pemerintah seperti asuransi kesehatan, ia harus menggunakan nama belakang suaminya yaitu Takahashi. Menurutnya, ini "menyakiti identitas" yang dimilikinya. Karena frustrasi, Masaka pun memilih bercerai dengan suaminya.

Jika ingin mengganti nama, suami atau istri di Jepang wajib berurusan dengan perkara legal dan birokrasi pemerintah yang tak hanya rumit, tapi juga mahal, yaitu mencapai Rp380 juta. Ironisnya, jika individu menikah dengan warga asing, aturan tersebut tidak berlaku. Maka, banyak yang menilai undang-undang tersebut diskriminatif dan tak konstitusional.

Baca Juga: Ketika Petugas Kebersihan Bandara Soetta Buat Takjub Orang Jepang

Bianca Nazanin Photo Verified Writer Bianca Nazanin

is capitalism any good?

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Siantita Novaya

Berita Terkini Lainnya