Kaledonia Baru Akan Selenggarakan Referendum Ketiga
Bendera Kaledonia Baru. (twitter.com/laprovence)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Nouméa, IDN Times - Pemerintah Kaledonia Baru telah menyetujui untuk mengadakan referendum ketiga kalinya yang akan diselenggarakan pada Desember nanti. Keputusan ini menyusul permintaan dari anggota legislatif yang menginginkan penyelenggaraan referendum terkait upaya dekolonisasi sejak 1998.
Sebelumnya Kaledonia Baru sudah mengadakan dua kali referendum untuk memisahkan diri dari Paris. Akan tetapi masih banyak penduduk yang memilih untuk tetap bergabung dengan Prancis.
1. Akan adakan referendum pada Desember
Pada hari Rabu (02/06/2021) Menteri Koloni Sebastien Lecornu telah mengumumkan rencana penyelenggaraan referendum yang akan digelar tanggal 12 Desember mendatang. Referendum ini sebagai upaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri terlepas dari Prancis.
Dilansir dari France24, Lecornu berkata bahwa, "Kami percaya ini akan memberikan kebaikan untuk menyelenggarakan kembali referendum sesegera mungkin."
Upaya referendum tertuang dalam Kesepakatan Noumea tahun 1998 yang mengakhiri konflik berdarah antara pro kemerdekaan dari masyarakat Kanak dan penduduk keturunan Eropa di tahun 80an. Kesepakatan tersebut memperbolehkan pemungutan suara kemerdekaan sebanyak tiga kali hingga 2022.
2. Dua kali referendum menunjukkan tetap ingin menjadi koloni Prancis
Editor’s picks
Baca Juga: Kaledonia Baru Tolak Kemerdekaan Sebanyak Dua Kali
Dikutip dari RNZ, referendum ketiga sekaligus yang terakhir menurut Kesepakatan Noumea menjadi upaya terakhir Kaledonia Baru untuk membentuk pemerintahan sendiri. Politisi pro kemerdekaan mengharapkan penuh adanya momentum menuju kemerdekaan yang membuat anggota legislatif mengajukan kembali referendum sejak April lalu.
Referendum pertama di tahun 2018 menunjukkan 56,7 persen pemilih ingin tetap berada di bawah pemerintahan Prancis.Sementara pada referendum kedua di tahun 2020 lalu menunjukkan hasil yang mengejutkan bagi pihak Paris lantaran berkurangnya pemilih yang menginginkan tetap menjadi koloni Prancis sebesar 53,36 persen.
3. Hasil referendum diprediksi berbeda tipis
Perdana Menteri Prancis Jean Castex dan Presiden Tunisia Kaïs Saïed. (twitter.com/JeanCASTEX)Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan pada Senat apabila hasil dari referendum di Kaledonia Baru akan sangat ketat dan diprediksi akan sama seperti hasil sebelumnya. Setelah dua kali referendum sebelumnya menunjukkan masyarakat tetap ingin berada di bawah pemerintahan Prancis. Meskipun hasil referendum sangat dipengaruhi geografis dan suku bangsa.
Selama ini Kaledonia Baru telah menikmati besarnya kebebasan otonomi tetapi sangat bergantung pada Prancis dalam sektor pertahanan dan pendidikan. Selain itu, selama ini masyarakat asli Kanak merasa Prancis tidak memberikan keadilan bagi mereka dan tidak mengikutsertakan mereka dalam berbagai sektor ekonomi utama di koloni terluar Prancis tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
Baca Juga: Kolaborasi Bahasa Jawa dan Perancis, Muncul di Wilayah Kaledonia Baru
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
