Media dan TV Independen Polandia Protes Rencana Pajak Iklan
Halaman depan media di Polandia. twitter.com/JanekLasocki/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Warsawa, IDN Times - Puluhan media di Polandia tengah melakukan aksi protes pada hari Rabu (10/02) dengan menerbitkan halaman depan berwarna hitam. Aksi ini dilakukan dalam rangka menentang proposal mengenai pemberlakuan pajak iklan di media independen.
Rencana penerapan pajak iklan terhadap media independen ini disebut sebagai upaya untuk membungkam dan melemahkan media yang selama ini ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
1. Penerbitan halaman hitam pada bagian depan
Sebanyak 43 organisasi media dan penerbit di Polandia pada hari Rabu (10/02) menerbitkan halaman hitam kosong pada bagian depan surat kabar. Sementara stasiun televisi komersial, stasiun radio dan media online memutuskan untuk mencabut layanannya untuk sementara waktu dalam waktu 24 jam.
Hal ini dilakukan lantaran adanya pengajuan undang-undang baru yang memberlakukan pajak dari pendapatan media yang didapat dari iklan. Langkah ini disebut bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan pluralisme dalam media independen, dilansir dari France24.
Melansir dari The Irish Times, dalam laman media wyborcza.pl juga menyebutkan bahwa,
"Pajak iklan ini merupakan pukulan kuat terhadap media independen. Semua media independen sesuai dengan keberadaannya berdasar pendapatan iklan. Dengan cara ini otoritas akan menhindari investigasi mahal, menghilangkan pemeriksaan berdasarkan fakta dan memungkam kritikan"
2. Pemerintah sebut pajak iklan berguna bagi layanan kesehatan
Editor’s picks
Mengutip dari The Washington Post, Pemerintah Polandia melontarkan bahwa rencana pemberlakukan pajak sebesar 15 persen pada pendapatan iklan ini untuk membantu keuangan layanan kesehatan dan layanan penting saat masa pandemi. Namun proposal yang dirumuskan oleh pemerintah dari partai Hukum dan Keadilan (PiS) ini dituding memotong kebebasan dari insitusi swasta di negara itu.
Selain itu, menurut Juru Bicara Pemerintah Polandia, Piotr Muller mengatakan pajak hanya akan dibebankan pada perusahaan media besar. Serta pajak tidak hanya berlaku pada perusahaan swasta tapi juga berlaku pada perusahaan media dan televisi milik negara, dilaporkan dalam France24.
Baca Juga: Larangan Aborsi, Polandia Dilanda Protes Besar di Hari ke-3
3. Mendapat kritik dari Uni Eropa
Kecaman tidak hanya datang dari pihak media swasta, namun Uni Eropa juga turut mengecam rencana dari Pemerintah Polandia. Bahkan Brussels mengatakan jika ini akan merusak keadilan di Polandia. Pengamat kebebasan pers juga melontarkan jika upaya ini akan menghambat kebebasan berekspresi dan cenderung mengkriminalisasi pencemaran nama baik.
Melansir dari The Washington Post, dalam kurun waktu lebih dari enam tahun ini peringkat kebebasan pers di Polandia turun tajam dari sebelumnya di peringkat 18 ke posisi 62. Tidak berbeda jauh dari sekutunya Hungaria yang sebelumnya mencabut izin salah satu stasiun radio independen bernama Klubradio.
Baca Juga: Polandia Akan Terapkan Hukum Anti Sensor pada Sosial Media
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
