Meski Krisis, Presiden Sebut Demokrasi Berjalan Baik di Haiti
Presiden Haiti, Jovenel Moïse. twitter.com/moisejovenel/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Port-au-Prince, IDN Times - Presiden Haiti, Jovenel Moïse mengatakan jika demokrasi berjalan baik di negaranya kepada delegasi khusus PBB. Meskipun kini Haiti dilanda krisis politik dan demonstrasi besar yang menuntut mundurnya Moise dari jabatannya.
Selain itu, ia juga bersikeras mempertahankan jabatannya yang menurutnya berakhir pada Februari 2022. Meskipun menurut pihak oposisi jabatan Moïse sudah berakhir sejak dua minggu lalu.
1. Presiden sebut demokrasi berjalan baik di Haiti
Pada hari Senin (22/02) Presiden Haiti Jovenel Moïse mengatakan secara langsung melalui video conference dengan delegasi Dewan Keamanan PBB bahwa demokrasi berjalan dengan baik di Haiti saat ini. Meskipun saat ini tengah terjadi krisis politik yang menyulut demonstrasi untuk memintanya turun dari jabatannya, dilansir dari France24.
Padahal pemerintahan Moïse saat ini termasuk pemerintahan melalui dekret, dengan tidak adanya parlemen dan hanya terdapat tiga senator. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan pemilihan parlementer yang harusnya dilakukan sejak 2018.
2. Haiti sudah satu tahun lamanya tidak memiliki anggota parlemen
Melansir dari Miami Herald, Moïse sudah menjalani pemerintahan melalui dekret selama lebih dari satu tahun lamanya. Maka sejumlah pemimpin oposisi mendesaknya untuk mengakhiri jabatannya pada 7 Februari lalu. Namun Moïse menolak dan berupaya keras untuk mempertahankan posisinya hingga Februari 2022.
Editor’s picks
Bahkan dalam acara virtual, Moïse menuduh oposisi menciptakan kelompok bersenjata dan penyelundup narkoba berada di balik seragam polisi yang justru menyerang properti pemerintah. Serta tidak menghiraukan mengenai serangan kepada jurnalis.
Moïse juga mempertahankan kekuatannya dalam pemerintahan eksekutif untuk menyingkirkan tiga Jaksa Agung. Pasalnya hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Haiti menurut sejumlah diplomat luar negeri dan kelompok perlindungan HAM.
Sementara Duta Besar AS untuk PBB, Jeffrey DeLaurentis mendesak Haiti untuk segera melaksanakan pemilihan umum parlementer yang lama tertunda. Hal ini berguna untuk mengembalikan peran anggota parlemen konstitusional di Haiti, dilansir dari France24.
Baca Juga: Haiti Ajukan Revisi UU Konstitusi yang Dinilai Kontroversial
3. Masih berlanjutnya demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Haiti
Melaporkan dari CNN, sejak hari Minggu (21/02) ribuan pendemo kembali memadati jalanan di kota Port-au-Prince menyusul tiga minggu lamanya ketegangan antaran Presiden Jovenel Moise dan pemimpin oposisi. Para pandemo yang hadir mengatakan, "Kami melawan adalah orang yang menginginkan Haiti yang lain, Haiti sebagai mutiara dari Antilles, katakan tidak pada kediktatoran."
Hingga kini situasi di Haiti begitu kacau dengan berbagai aksi kerusuhan dan merajalelanya tindak kekerasan. Bahkan hanya dalam waktu 12 bulan terakhir, kejadian penculikan meningkat 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus pembunuhan juga dilaporkan meningkat sebanyak 20 persen di tahun 2020, di mana tiga per empatnya terjadi di bagian barat Haiti yang meliputi area metropolitan Port-au-Prince, dikutip dari Miami Herald.
Baca Juga: Sebut Haiti Ada di Afrika, Prabowo Dikritik Netizen
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
