Parlemen Lithuania Sepakat Sebut Rusia sebagai Pendukung Terorisme
Ilustrasi bendera Lithuania. (instagram.com/afotoeu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Parlemen Lithuania pada Selasa (10/5/2022) mengumumkan resolusi untuk menyebut Rusia sebagai negara pendukung terorisme. Bahkan, parlemen di negara Baltik itu juga menyebut agresi militer Rusia di Ukraina merupakan bentuk genosida kepada warga sipil.
Pada April lalu, Presiden Lithuania sudah mengumumkan untuk tidak lagi mengimpor migas dari Rusia. Keputusan ini membuat Lithuania menjadi negara anggota Uni Eropa (UE) pertama yang tidak lagi menggunakan gas dari Rusia.
Dikutip NPR, hal ini membuat Lithuania sebagai negara pertama yang mendeklarasikan Rusia sebagai pendukung terorisme. Namun, menurut Ukraine's Centre for Strategic Communications and Information Security, anggota parlemen Kanada sudah menyetujui mosi ini bulan lalu.
1. Parlemen Lithuania setuju menyebut aksi Rusia sebagai genosida di Ukraina
Keputusan Parlemen Lithuania atau Seimas untuk memberikan status genosida kepada agresi Rusia di Ukraina didasarkan dari voting pada Selasa lalu. Seluruh anggota parlemen Seimas sudah menyetujui resolusi tersebut, sekaligus melabeli Rusia sebagai negara pendukung terorisme.
"Seimas telah menyetujui penerapan dari Parlemen Lithuania untuk mengakui perang yang dilakukan Federasi Rusia di Ukraina sebagai bentuk genosida kepada rakyat Ukraina," sesuai keterangan Parlemen Lithuania.
"Seimas menyebut bahwa Federasi Rusia dan pasukan militernya dengan sadar serta sistematis menargetkan warga sipil sebagai objek pengeboman. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia mendukung dan melakukan aksi terorisme," tambahnya, dilansir Euronews.
Anggota parlemen juga memberikan tudingan spesifik atas kejahatan perang yang dilakukan Rusia, seperti di Bucha, Irpin, Mariupol, Borodyanka, dan Hostomel.
Baca Juga: Lithuania Jadi Negara UE Pertama yang Blokir Gas Rusia
2. Lithuania ajak dunia untuk deklarasikan Rusia sebagai pendukung terorisme
Editor’s picks
Resolusi yang dinyatakan Lithuania ini diusulkan oleh beberapa anggota parlemen, termasuk juru bicara Seimas, Paulius Saudargas. Bahkan, ia menyebut Rusia merupakan negara autokrat sejak masa Tsar dan Presiden Vladimir Putin disebut melanjutkan pekerjaan dari Stalin.
Atas hal itu, Lithuania mengajak dunia internasional, termasuk NATO, PBB, dan UE beserta organisasi internasional lainnya untuk mengakui perang di Ukraina sebagai genosida dan Rusia layak mendapatkan hukuman atas kejahatan perang.
Pada Sabtu (7/5/2022), Senator Amerika Serikat, Lindsey Graham juga mendorong agar Washington mengakui Rusia sebagai negara pendukung terorisme. Ia juga menyebut bahwa ekspansi aliansi keamanan NATO berfungsi untuk mencegah invasi Kremlin di masa depan.
"NATO perlu menjadi lebih besar, tidak mengecil. Jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO dan Eropa bisa lepas dari ketergantungan migas Rusia, Presiden Putin dideklarasikan sebagai penjahat perang. Maka itu adalah hasil terbaik bagi dunia," sambung Graham dalam acara Fox News Sunday, dikutip dari The Hill.
3. Rusia menolak tudingan Lithuania sebagai pendukung terorisme
Ilustrasi bendera Rusia. (instagram.com/lyric_poetry)Menanggapi Lithuania yang menyebut Rusia sebagai negara pendukung terorisme, juru bicara Menlu Rusia, Maroa Zakharova, mengecam sebutan itu dan menegaskan bahwa tindakan Lithuania merupakan provokasi, ekstremisme, dan hipokrisi politik.
Sesuai keterangannya dalam Sputnik radio pada Rabu (11/5/2022), Zakharova mengatakan tiga negara Baltik yang tergabung dengan NATO telah menunjukkan ketidaksadaran dan kebingungannya terkait aksi alianisnya di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia yang berdampak pada tewasnya ribuan orang termasuk warga sipil.
"Tidak ada poin yang bisa dipercaya dari resolusi Lithuania dapat berpengaruh terhadap upaya perdamaian atau keinginan untuk menyelesaikan situasi sulit di Ukraina," ungkap Zakharova, dikutip dari RT.
"Ini seharusnya dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk provokasi, ekstremisme, dan hipokrisi politik. Apabila Lithuania memang memperhatikan nasib Ukraina dan Benua Eropa, maka mereka seharusnya tidak ikut dalam aktivitas provokatif dalam delapan tahun terakhir," kata dia.
Zakharova menyambung, "apabila Lithuania memang peduli dengan keadaan sekarang, mereka seharusnya menyerukan untuk gencatan senjata dan menolak suplai senjata ke Kiev dan menawarkan mediasi. Namun, mereka justru bersikap sebaliknya."
Baca Juga: Demi Kuasai Laut Hitam, Ukraina-Rusia Rebutan Pulau Zmiinyi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
