Pemerintah Paris Didenda Setelah Dianggap 'Terlalu Feminis'
Gedung Balai Kota Paris, Prancis .instagram.com/zavodsova/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Paris, IDN Times - Pemerintah Paris mendapatkan denda setelah dianggap terlalu feminis dan melanggar aturan tahun 2013 lalu untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Setelah sebelumnya Walikota Paris merekrut lebih banyak perempuan dibanding laki-laki sebagai jajarannya di tahun 2018 lalu.
Pada aturan tahun 2013 tersebut tertulis larangan lebih dari 60 persen komposisi pegawai dalam suatu perusahaan berasal dari satu gender tertentu. Akibatnya Kota Paris dikenakan denda yang mencapai puluhan ribu Euro dari pemerintah pusat Prancis.
1. Didenda akibat terima banyak pekerja senior perempuan
Walikota Paris, Anne Hidalgo (tengah) saat menghadiri acara pameran. instagram.com/annehidalgo/Pemerintah Paris dikenakan sanksi berupa denda setelah diketahui melakukan aksi yang dianggap terlalu feminis pada tahun 2018 lalu. Walikota Paris, Anne Hidalgo diketahui melanggar peraturan yang diresmikan tahun 2013 lalu setelah mempromosikan 11 perempuan dan lima laki-laki sebagai staff senior dalam kantor Balai Kota.
Bahkan Kota Paris mendapatkan denda yang terbilang begitu besar dengan nominal sebesar 90 ribu Euro atau 109 ribu dolar AS. Padahal upaya ini sebenarnya untuk memastikan banyak perempuan yang dipromosikan, akan tetapi ia melanggar lebih dari 60 persen batas maksimum salah satu gender, dilansir dari RT.
2. Mendapat ejekan dari Walikota Paris
Editor’s picks
Menanggapi denda yang dibebankan pada pemerintahannya, Walikota Paris, Anne Hidalgo mengungkapkan apabila keputusan ini sangat konyol. Bahkan walikota tersebut juga menyatakan apabila ia senang dengan hukuman denda tersebut dan mengatakan,
"Manajemen Balai Kota sekarang secara tiba-tiba menjadi sangat feminis dan denda ini sangatlah konyol, tidak adil, tidak bertanggung jawab dan berbahaya"
Melansir dari BBC, atas ungkapan Hidalgo di Twitter, ia akan diundang oleh Menteri Pelayanan Umum Prancis, Amélie de Montchalin untuk berdialog terkait dengan mempromosikan pekerja perempuan di pelayanan umum dan denda itu akan mendapatkan aksi konkrit.
3. Masih adanya ketimpangan upah di Prancis
Terkait dengan permasalahan gender yang terdapat dalam pekerja Balai Kota Paris, masalah utama yang sudah terjadi di Prancis selama ini adalah ketimpangan upah berdasarkan gender. Melansir dari RT, indeks kesetaraan upah pekerja profesional di Prancis menyebutkan apabila pekerja perempuan mendapatkan upah 25 persen lebih kecil dari pekerja laki-laki.
Bahkan Menteri Tenaga Kerja Prancis pada awal tahun ini juga mengumumkan apabila terdapat lebih dari 17 persen perusahaan besar yang sedang diwanti-wanti dan riskan terkena hukuman finansial terkait pelanggaran aturan kesetaraan upah.
Baca Juga: Bentrokan Terjadi dalam Unjuk Rasa Tuntut Kebebasan Pers di Prancis
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
