Polemik Kebijakan Sewa Properti, Swedia Hampir Kolaps
Ilustrasi Bendera Swedia. instagram.com/juliasmotherkatarina/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Stockholm, IDN Times - Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven menghadapi ujian berat terkait dengan pertentangan di dalam pemerintahan. Pasalnya perdana menteri dari Partai Sosial Demokrat tersebut memiliki ditentang oleh dua partai besar penguasa parlemen di Swedia terkait kebijakan sewa lahan.
Selama ini Löfven dan partainya hanya memiliki sedikit kekuatan dalam parlemen, sehingga kasus ini bisa berujung pada lengsernya dirinya dari kursi pemerintahan nomor satu di Swedia.
1. PM Stefan Löfven terancam lengser akibat penolakan pihak oposisi
Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven. (instagram.com/stefanlofven)Pemerintah Swedia sedang menghadapi masalah serius terkait dengan ultimatum yang diberikan kepada Perdana Menteri Stefan Löfven dari pihak oposisi. Bahkan partai sayap kanan dan kiri mengancam untuk mengajukan mosi tidak percaya pada Senin mendatang apabila kebijakan terkait kontrol sewa lahan tersebut disetujui.
Pasalnya Löfven yang berasal dari Partai Sosial Demokrat dan sekutunya Partai Hijau termasuk minoritas dalam parlemen. Kedua koalisi partai tersebut hanya memiliki 116 kursi dari 349 anggota parlemen. Hal ini bisa berujung pada lengsernya Löfven dari orang nomor satu di pemerintahan Swedia, dikutip dari The Irish Times.
2. Swedia berencana terapkan kebebasan sewa properti
Suasana Kota Stockholm, Swedia. instagram.com/sverige.travel/Dikutip dari Euronews, kebijakan pemerintah baru mengenai masalah sewa properti di Swedia yang membutuhkan bantuan organisasi persewaan. Maka dari itu, permasalahan ini dianggap tidak fleksibel lantaran tidak ada negosiasi antara pemilik lahan dan penyewa secara langsung.
Editor’s picks
Bahkan pemilih properti harus bernegosiasi lebih dulu dengan perusahaan penyewa apabila hendak meningkatkan biaya sewa. Oleh karena itu, ekonomis dari perusahaan Hyresgästföreningen Martin Hofverberg mengatakan jika kebijakan ini yang menyebabkan sewa properti di Stockholm tidak cepat naik dibandingkan dengan ibukota lainnya.
Maka pada kebijakan tersebut pemilik lahan atau properti yang dibangun setelah Juli 2022 akan memiliki pilihan untuk bernegosiasi secara kolektif dengan perusahaan persewaan ataupun bernegosiasi langsung dengan penyewa.
Baca Juga: Spanyol Ditahan Swedia, Alvaro Morata Dicemooh Fans
3. Löfven sebut ini merupakan langkah tak bertanggung jawab
Menanggapi upaya dari partai sayap kanan dan kiri untuk mengajukan mosi tidak percaya kepadanya, Löfven menyebut ini sebagai upaya yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya kebijakan ini masih dalam proses awal dan hanya berpengaruh pada properti baru saja yang jumlahnya tidak sampai satu persen dari total properti di Swedia.
Sementara itu, untuk melengserkan Löfven dari kursi perdana menteri dibutuhkan 175 suara anggota parlemen dari total parlemen sebanyak 349. Selain itu, diketahui bahwa empat partai yang menolak proposal tersebut memiliki kursi parlemen sebanyak 181.
Apabila pihak penentang berhasil, maka ini menjadi pertama kalinya upaya mosi tidak percaya berhasil setelah terdapat 11 kali kasus yang sama berujung gagal, dilaporkan dari laman France24.
Baca Juga: Spanyol Bisa Pusing, Swedia Mau Bangun Benteng
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
