Presiden Bosnia Gagal Veto Kerja Sama Perdagangan dengan Inggris

Ditolak oleh Parlemen Republika Srpska

Jakarta, IDN Times - Presiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik pada Senin (20/6/2022), gagal menjatuhkan veto pemblokiran perdagangan dengan Inggris. Pasalnya, Dodik menganggap kerja sama perdagangan dengan Inggris akan membahayakan bagi seluruh entitas Bosnia Serbia. 

Pada Maret lalu, presiden berusia 63 tahun itu sudah mendapatkan sanksi dari Pemerintah Inggris karena dianggap berusaha memecah belah Bosnia-Herzegovina. Selain itu, ia secara lugas berkeinginan untuk memisahkan Republika Srpska dari Bosnia-Herzegovina. 

Baca Juga: Presiden Bosnia: Perang Ukraina Tunda Pemisahan Republika Srpska

1. Mayoritas anggota parlemen setuju menolak veto dari Dodik

Pemblokiran pergadangan dengan Inggris yang diajukan oleh Milorad Dodik ditolak oleh anggota parlemen pada acara sidang pada Senin. Dari 62 anggota parlemen yang hadir, 51 mendukung kesepakatan perdagangan antara Bosnia-Herzegovina dan Inggris.

Sementara itu, tidak ada satu pun anggota parlemen Republika Srpska yang mendukung keputusan veto Dodik. Namun, terdapat 11 anggota yang memilih untuk netral dalam menanggapi masalah veto ini. 

Kerja sama perdagangan dan kooperasi antara Bosnia-Herzegovina dan Inggris sudah disetujui oleh dua presiden di negara Balkan tersebut. Namun, persetujuan ini harus disepakati oleh tiga presiden di Bosnia-Herzegovina, dilansir Balkan Insight

Tidak disetujuinya pemblokiran perdagangan dengan Inggris ini, membuat perjanjian perdagangan akan tetap dilanjutkan. Sebelumnya, empat negara Balkan Barat diketahui sudah menyetujui perdagangan ini, sedangkan Montenegro baru melalui tahap akhir persetujuan. 

Baca Juga: Inggris Akan Hadapi Mogok Pekerja Kereta Api Terbesar dalam 30 Tahun

2. Dodik tuding perjanjian dengan Inggris akan merusak kepentingan Republika Srpska

Presiden Bosnia Gagal Veto Kerja Sama Perdagangan dengan InggrisPresiden Bosnia Serbia, Milorad Dodik. (twitter.com/SNSDDodik)

Pada awal Juni, Dodik sudah menerapkan veto terkait keputusan kerja sama antara Bosnia-Herzegovina dengan Inggris. Ia mengklaim bahwa perjanjian itu bisa mencederai kepentingan nasional Republika Srpska. 

Awalnya, Dodik mengumumkan akan mengajukan veto perdagangan ini ke parlemen Republika Srpska. Ia yakin bahwa seluruh anggota parlemen akan ikut menolak perjanjian perdamaian tersebut. 

Dilaporkan N1, sebelum berlangsungnya voting, Dodik sudah memberikan komplain terkait masalah perjanjian yang ditulis dalam Bahasa Bosnia. Selain itu, juga disebutkan Republik Kosovo, yang mana ia tidak menyetujui status Kosovo di Dewan Keamanan PBB. 

Menanggapi hasil voting di parlemen ini, Dodik menuduh oposisi berusaha melawan Republika Srpska. 

"Ini adalah sebagai bukti kesetiaan mereka terhadap Kedubes Inggris karena insituti Republika Srpska memutuskan bahwa persetujuan itu tidak menghargai Perjanjian Dayton. Masyarakat harus tahu itu" ungkap Dodik. 

Baca Juga: Rusak Perdamaian, 2 Pemimpin Bosnia-Herzegovina Diberi Sanksi AS

3. Dodik menyamakan situasi di Donbass dengan Republika Srpska

Presiden Milorad Dodik pada Jumat lalu telah berkunjung ke St.Petersburg untuk menghadiri acara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Pada acara itu, ia juga bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. 

Dodik juga menegaskan bahwa ia menilai situasi di Donetsk dan Luhansk sama seperti di Republika Srpska. Bahkan, ia menganjurkan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina. 

"Kami paham alasan Rusia untuk mengakui status kedua wilayah Ukraina tersebut. Dulu, ada Republika Srpska Krajina yang berada di teritori Kroasia. Sama persis dengan situasi sekarang yang ditekan Barat dan Kroasia, teritori tersebut akhirnya hilang. Buruknya lagi dengan adanya ethnic cleansing. Kami berasumsi bahwa hal yang sama direncanakan di Donetsk dan Luhansk. Dari sini kami paham situasi saat ini" ujar Dodik, dikutip Sarajevo Times

Tak ketinggalan, presiden berusia 63 tahun itu juga menambahkan akan melarang semua warga Bosnia-Herzegovina ikut berperang di Ukraina. Bahkan, para warga yang terbukti ikut berperang nantinya akan dihukum penjara. 

Brahm Photo Verified Writer Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya